Progres 98 Desak KPK Usut Dugaan Korupsi
Senin, 04 Agustus 2014 - 21:57 WIB
Progres 98 Desak KPK Usut Dugaan Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Aktivis yang tergabung dalam Progres 98 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengusut lima dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua Progres 98 Faizal Assegaf mengatakan, pihaknya sudah melaporkan ke Dumas KPK terkait lima kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Jokowi dan Mega.
Pertama, kasus tiga rekening gratifikasi Jokowi saat akan maju sebagai calon presiden. Kedua, dugaan korupsi Rp12,4 miliar APBD Solo saat Jokowi menjabat wali kota.
Ketiga, dugaan korupsi Bus TransJakarta senilai Rp1,5 triliun. Keempat, rekening Jokowi di luar negeri senilai USD8 juta, dan kasus Megawati dalam skandal release and discharge BLBI.
"Ini seolah-olah Jokowi kebal hukum, Megawati seolah-olah kebal hukum. Komisioner KPK jangan hanya sekedar ngomong di media. Harus tindak lanjut laporan kami. Kami punya bukti makanya laporan kami sampaikan," kata Faizal di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (3/8/2014).
Faizal mengancam, pihaknya siap melakukan demonstrasi damai untuk menjatuhkan Abraham Samad dari jabatan Ketua KPK.
Dia menyayangkan sikap KPK yang secara cepat merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal info WikiLeaks terkait dugaan korupsi percetakan uang negara di Australia, sementara laporan mereka tidak ditindaklanjuti.
Ketua Progres 98 Faizal Assegaf mengatakan, pihaknya sudah melaporkan ke Dumas KPK terkait lima kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Jokowi dan Mega.
Pertama, kasus tiga rekening gratifikasi Jokowi saat akan maju sebagai calon presiden. Kedua, dugaan korupsi Rp12,4 miliar APBD Solo saat Jokowi menjabat wali kota.
Ketiga, dugaan korupsi Bus TransJakarta senilai Rp1,5 triliun. Keempat, rekening Jokowi di luar negeri senilai USD8 juta, dan kasus Megawati dalam skandal release and discharge BLBI.
"Ini seolah-olah Jokowi kebal hukum, Megawati seolah-olah kebal hukum. Komisioner KPK jangan hanya sekedar ngomong di media. Harus tindak lanjut laporan kami. Kami punya bukti makanya laporan kami sampaikan," kata Faizal di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (3/8/2014).
Faizal mengancam, pihaknya siap melakukan demonstrasi damai untuk menjatuhkan Abraham Samad dari jabatan Ketua KPK.
Dia menyayangkan sikap KPK yang secara cepat merespons pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal info WikiLeaks terkait dugaan korupsi percetakan uang negara di Australia, sementara laporan mereka tidak ditindaklanjuti.
(kri)
