Kebijakan Australia Soal WikiLeaks Timbulkan Kecurigaan
Kamis, 31 Juli 2014 - 15:56 WIB
Kebijakan Australia Soal WikiLeaks Timbulkan Kecurigaan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah Australia tak mengeluarkan kebijakan yang justru menimbulkan kecurigaan publik.
Kebijakan yang dimaksud yakni perintah pencegahan pemerintah Australia terhadap WikiLeaks untuk mempublikasi kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri turut disebut dalam rilis WikiLeaks.
"Jangan justru pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan statement yang kemudian malah menimbulkan kecurigaan ataupun tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia, contohnya disebut mantan Presiden Megawati dan saya sendiri, ataupun siapapun," ujar SBY saat jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).
SBY tak menghendaki Australia mengeluarkan kebijakan seolah-olah tidak melibatkan pihak-pihak di luar negara tersebut. "Karena itu bisa menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan negara-negara lain di Asia," katanya.
SBY mengaku mengikuti penegakan hukum di Australia soal dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan di sana.
"Menteri Luar Negeri telah melaporkan ke saya setelah berkomunikasi dengan duta besar kita. Di Canberra maupun Duta Besar Australia yang ada di Indonesia," katanya.
"Atas penjelasan yang telah disampaikan ke saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk membuka seterang mungkin penegakan hukum itu, jangan ditutup-tutupi," ucapnya.
Kebijakan yang dimaksud yakni perintah pencegahan pemerintah Australia terhadap WikiLeaks untuk mempublikasi kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Presiden SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri turut disebut dalam rilis WikiLeaks.
"Jangan justru pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan statement yang kemudian malah menimbulkan kecurigaan ataupun tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia, contohnya disebut mantan Presiden Megawati dan saya sendiri, ataupun siapapun," ujar SBY saat jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).
SBY tak menghendaki Australia mengeluarkan kebijakan seolah-olah tidak melibatkan pihak-pihak di luar negara tersebut. "Karena itu bisa menimbulkan kecurigaan di Indonesia dan negara-negara lain di Asia," katanya.
SBY mengaku mengikuti penegakan hukum di Australia soal dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan di sana.
"Menteri Luar Negeri telah melaporkan ke saya setelah berkomunikasi dengan duta besar kita. Di Canberra maupun Duta Besar Australia yang ada di Indonesia," katanya.
"Atas penjelasan yang telah disampaikan ke saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk membuka seterang mungkin penegakan hukum itu, jangan ditutup-tutupi," ucapnya.
(kri)
