Tim Prabowo-Hatta Perbaiki Laporan & Lengkapi Bukti
Rabu, 30 Juli 2014 - 23:32 WIB
Tim Prabowo-Hatta Perbaiki Laporan & Lengkapi Bukti
A
A
A
JAKARTA - Advokat dari Tim Pembela Merah Putih (TPMP) Didi Supriyanto mengatakan, timnya sedang melakukan perbaikan mengenai laporan salah yang masuk ke Mahkamah Konsitusi (MK).
Didi menjelaskan, perbaikan tersebut dilakukan, karena masih diberi ruang oleh MK pada sidang pendahuluan nanti.
“Perbaikan itu akan kita sampaikan pada sidang pendahuluan tersebut,” kata Ketua DPP Bidang Hukum dan Advokasi Partai Amanat Nasional (PAN) itu di Jakarta, Rabu (30/7/2014).
Didi mengatakan, selain data di 55 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana terdapat penggelembungan 1,5 juta suara untuk pasangan Jokowi-JK, dan pengurangan 1,2 juta suara Prabowo-Hatta, masih ada data dan bukti lainnya, termasuk juga di Papua.
Menurutnya, bukti itu segera dilengkapi. Karena, pada saat pelaporan ke MK kemarin, waktunya sangat terbatas yakni hanya tiga hari. “Problemnya begitu waktunya mepet, bukti begitu banyak. Apakah ini akan terkejar kita lihat nanti di MK,” jelasnya.
Didi pun menyayangkan, Undang-undang (UU) hanya diberi batasan waktu 14 hari untuk penyelesaian perkara. Sehingga, semua barang bukti dan saksi yang dimiliki tidak mungkin dapat diperiksa semua oleh MK.
Materi yang ada tidak seimbang dengan waktu dan proses pengadilannya itu sendiri. “Kalau pileg (pemilihan legislatif) cuma satu dapil (daerah pemilihan). Ini pilpres seluruh wilayah Indonesia, cukup memakan waktu lama, jadi enggak relevan,” ujar Didi.
Namun sekali lagi ia menegaskan, Prabowo-Hatta bukan memermasalahkan menang atau kalah, tetapi ini masalah harga diri. Demokrasi yang memang harus ditegakkan dalam sistem pemilu ini, di mana pihaknya membuktikan telah terjadi banyak kecurangan, pengelembungan suara, dan lain sebagainya.
“Ini membuktikan pemilu tidak berjalan dengan baik dan berintegritas,” pungkasnya.
Didi menjelaskan, perbaikan tersebut dilakukan, karena masih diberi ruang oleh MK pada sidang pendahuluan nanti.
“Perbaikan itu akan kita sampaikan pada sidang pendahuluan tersebut,” kata Ketua DPP Bidang Hukum dan Advokasi Partai Amanat Nasional (PAN) itu di Jakarta, Rabu (30/7/2014).
Didi mengatakan, selain data di 55 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana terdapat penggelembungan 1,5 juta suara untuk pasangan Jokowi-JK, dan pengurangan 1,2 juta suara Prabowo-Hatta, masih ada data dan bukti lainnya, termasuk juga di Papua.
Menurutnya, bukti itu segera dilengkapi. Karena, pada saat pelaporan ke MK kemarin, waktunya sangat terbatas yakni hanya tiga hari. “Problemnya begitu waktunya mepet, bukti begitu banyak. Apakah ini akan terkejar kita lihat nanti di MK,” jelasnya.
Didi pun menyayangkan, Undang-undang (UU) hanya diberi batasan waktu 14 hari untuk penyelesaian perkara. Sehingga, semua barang bukti dan saksi yang dimiliki tidak mungkin dapat diperiksa semua oleh MK.
Materi yang ada tidak seimbang dengan waktu dan proses pengadilannya itu sendiri. “Kalau pileg (pemilihan legislatif) cuma satu dapil (daerah pemilihan). Ini pilpres seluruh wilayah Indonesia, cukup memakan waktu lama, jadi enggak relevan,” ujar Didi.
Namun sekali lagi ia menegaskan, Prabowo-Hatta bukan memermasalahkan menang atau kalah, tetapi ini masalah harga diri. Demokrasi yang memang harus ditegakkan dalam sistem pemilu ini, di mana pihaknya membuktikan telah terjadi banyak kecurangan, pengelembungan suara, dan lain sebagainya.
“Ini membuktikan pemilu tidak berjalan dengan baik dan berintegritas,” pungkasnya.
(maf)
