Bertemu Akil di Singapura, Atut Mengaku Tidak Sengaja
Kamis, 24 Juli 2014 - 14:43 WIB
Bertemu Akil di Singapura, Atut Mengaku Tidak Sengaja
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah tidak menampik pernah bertemu dengan Akil Mochtar di Singapura. Ketika itu Akil masih menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Singapura.
Terdakwa kasus dugaan suap sengketa Pemilukada Lebak Banten ini mengungkapkan, pertemuan dengan Akil tidak sengaja.
"Saya lupa tanggalnya, 20 atau 22 tapi pertemuan itu memang pertemuan yang tidak sengaja," kata Atut saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Pertemuan Atut dengan Akil di Singapura terjadi sekitar September tahun 2013. "Ya sudah cukup lama tapi waktu tepatnya saya lupa lagi, Pertemuan itu betul-betul pertemuan yang tidak di sengaja," tandas Atut.
Atut menjelaskan, ada tiga pemilukada di Banten yang berujung sengketa. Dia menandaskan sebagai gubernur, dirinya bertanggung jawab untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut.
Dia pun mengaku berkonsultasi dengan Akil mengenai sengketa itu. "Mengenai aturan MK. Apabila ada sengketa apa yang harus dilaksanakan. Disampaikan beliau apabila terjadi sengketa, MK memberikan waktu paling lama tiga bulan," tutur Atut.
Atut membantah dirinya membahas secara detail tentang sengketa Pemilukada Lebak. "Saya tidak sampaikan secara spesifik," katanya.
Terdakwa kasus dugaan suap sengketa Pemilukada Lebak Banten ini mengungkapkan, pertemuan dengan Akil tidak sengaja.
"Saya lupa tanggalnya, 20 atau 22 tapi pertemuan itu memang pertemuan yang tidak sengaja," kata Atut saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/7/2014).
Pertemuan Atut dengan Akil di Singapura terjadi sekitar September tahun 2013. "Ya sudah cukup lama tapi waktu tepatnya saya lupa lagi, Pertemuan itu betul-betul pertemuan yang tidak di sengaja," tandas Atut.
Atut menjelaskan, ada tiga pemilukada di Banten yang berujung sengketa. Dia menandaskan sebagai gubernur, dirinya bertanggung jawab untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut.
Dia pun mengaku berkonsultasi dengan Akil mengenai sengketa itu. "Mengenai aturan MK. Apabila ada sengketa apa yang harus dilaksanakan. Disampaikan beliau apabila terjadi sengketa, MK memberikan waktu paling lama tiga bulan," tutur Atut.
Atut membantah dirinya membahas secara detail tentang sengketa Pemilukada Lebak. "Saya tidak sampaikan secara spesifik," katanya.
(dam)
