Menteri Tunggu Komando SBY Soal Tim Pemerintahan Transisi
Rabu, 23 Juli 2014 - 17:00 WIB
Menteri Tunggu Komando SBY Soal Tim Pemerintahan Transisi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tandjung mengatakan, para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II siap, jika dimintai konsultasi untuk pemerintahan baru.
Namun dengan catatan atas dasar persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum ada persiapan membentuk tim transisi untuk pemerintahan baru.
Pasalnya, hingga saat ini belum jelas mengenai presiden definitif yang akan terpilih. "Belum ada, kita belum siapkan (tim transisi). Yang penting semua menteri itu ready saja untuk dimintai konsultasi," kata CT di Kantor Kemenko Jakarta, Rabu (23/7/2014).
"Tapi atas izin Pak SBY. Karena kami pembantu presiden, enggak boleh nyelonong sendiri. Kalau gitu insubkoordinasi. Biar bagaimana ini menterinya Pak SBY. Kalau Pak SBY setuju kita akan buka semua," imbuhnya.
Menurutnya, jika Presiden SBY belum memerintahkan untuk berkonsultasi dengan pemerintahan baru, maka pihaknya tidak akan melakukannya. "Ya enggak akan dong. Kita dalam posisi pasif, kalau kita enggak diminta terus nyodorin diri, entar dibilang ingin jadi menteri lagi," ungkapnya.
Senada dengan CT, Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengungkapkan, pihaknya terbuka jika pemerintahan baru ingin berdiskusi dengannya.
Tentunya saat ini belum bisa dilakukan, karena masih menunggu presiden definitif yang terpilih. "Terbuka (diskusi). Namun kita kan persoalannya masih nunggu apakah akan ke Mahamah Konsitusi apa enggak," ucapnya.
"Kalau ada ke Mahkamah Konstitusi itu kan harus nunggu asilnya, tunggu hasilnya 20 Agustus sampai 24 Agustus. Kalau itu sedangkan nota keuangan akan sudah sampaikan tanggal 15 dan kita mau bicaranya dengan siapa. Dan ini musti formal, jadi dalam arti kata antara presiden terpilih dan walaupun diproses dari Mahkamah Konsistusi kan musti tunggu soal legal," pungkas dia.
Namun dengan catatan atas dasar persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum ada persiapan membentuk tim transisi untuk pemerintahan baru.
Pasalnya, hingga saat ini belum jelas mengenai presiden definitif yang akan terpilih. "Belum ada, kita belum siapkan (tim transisi). Yang penting semua menteri itu ready saja untuk dimintai konsultasi," kata CT di Kantor Kemenko Jakarta, Rabu (23/7/2014).
"Tapi atas izin Pak SBY. Karena kami pembantu presiden, enggak boleh nyelonong sendiri. Kalau gitu insubkoordinasi. Biar bagaimana ini menterinya Pak SBY. Kalau Pak SBY setuju kita akan buka semua," imbuhnya.
Menurutnya, jika Presiden SBY belum memerintahkan untuk berkonsultasi dengan pemerintahan baru, maka pihaknya tidak akan melakukannya. "Ya enggak akan dong. Kita dalam posisi pasif, kalau kita enggak diminta terus nyodorin diri, entar dibilang ingin jadi menteri lagi," ungkapnya.
Senada dengan CT, Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengungkapkan, pihaknya terbuka jika pemerintahan baru ingin berdiskusi dengannya.
Tentunya saat ini belum bisa dilakukan, karena masih menunggu presiden definitif yang terpilih. "Terbuka (diskusi). Namun kita kan persoalannya masih nunggu apakah akan ke Mahamah Konsitusi apa enggak," ucapnya.
"Kalau ada ke Mahkamah Konstitusi itu kan harus nunggu asilnya, tunggu hasilnya 20 Agustus sampai 24 Agustus. Kalau itu sedangkan nota keuangan akan sudah sampaikan tanggal 15 dan kita mau bicaranya dengan siapa. Dan ini musti formal, jadi dalam arti kata antara presiden terpilih dan walaupun diproses dari Mahkamah Konsistusi kan musti tunggu soal legal," pungkas dia.
(maf)
