Komnas HAM Puji TNI
Sabtu, 19 Juli 2014 - 13:53 WIB
Komnas HAM Puji TNI
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan apresiasi kepada TNI. Pasalnya selama 2014, institusi tersebut tidak pernah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Hal itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Hafid Abbas yang didampingi Wakil Ketua Komnas HAM Siane Indriani saat bertemu Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Jumat 18 Juli 2014.
Ketua Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Komnas HAM, dalam kurun waktu 2014 hingga saat ini tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit TNI.
"Secara kelembagaan ada wilayah tugas yang sama antara TNI dan Komnas HAM yaitu pandangan yang sama dalam HAM," ujar Hafid.
Dia juga mengapresiasi Panglima TNI terkait kebijakannya yang menekankan peran dan tugas TNI dalam mengawal jalannya pilpres yaitu, netral, tegas dan profesional dalam menyikapi perkembangan Pilpres 2014 sekarang ini.
"Hal itu penting mencermati masalah pemilihan Presiden RI sekarang ini agar tidak terjadi kerusuhan di masyarakat," katanya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, terkait pelaksanaan pilpres dan menjelang pengumuman hasil penghitungan suara pada 22 Juli di KPU, kebijakan TNI sudah sangat jelas netral, tegas dan profesional. "Tindakan prajurit TNI di lapangan akan dilaksanakan sesuai prosedur dan Panglima TNI akan bertanggung jawab penuh," tuturnya
Hal itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Hafid Abbas yang didampingi Wakil Ketua Komnas HAM Siane Indriani saat bertemu Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Jumat 18 Juli 2014.
Ketua Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Komnas HAM, dalam kurun waktu 2014 hingga saat ini tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit TNI.
"Secara kelembagaan ada wilayah tugas yang sama antara TNI dan Komnas HAM yaitu pandangan yang sama dalam HAM," ujar Hafid.
Dia juga mengapresiasi Panglima TNI terkait kebijakannya yang menekankan peran dan tugas TNI dalam mengawal jalannya pilpres yaitu, netral, tegas dan profesional dalam menyikapi perkembangan Pilpres 2014 sekarang ini.
"Hal itu penting mencermati masalah pemilihan Presiden RI sekarang ini agar tidak terjadi kerusuhan di masyarakat," katanya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, terkait pelaksanaan pilpres dan menjelang pengumuman hasil penghitungan suara pada 22 Juli di KPU, kebijakan TNI sudah sangat jelas netral, tegas dan profesional. "Tindakan prajurit TNI di lapangan akan dilaksanakan sesuai prosedur dan Panglima TNI akan bertanggung jawab penuh," tuturnya
(dam)
