Rekapitulasi Rawan Kecurangan, KPU Jangan Masuk Angin
A
A
A
JAKARTA - Ratusan massa kembali mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mendesak agar penyelenggara pemilu ini bersikap netral dan tidak melakukan intervensi apapun terhadap keputusan final penghitungan suara pada 22 Juli nanti.
Jangan sampai kemudian, ada anggapan jika KPU sudah masuk angin. Adanya indikasi kecurangan yang terjadi pada form C1 yang dimuat di website KPU dan menguntungkan pasangan nomor urut 1 Jokowi-JK, karena diduga ada keberpihakan anggota KPU.
Aksi protes tersebut disampaikan oleh, Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad). Menurutnya, kemenangan pasangan Jokowi-JK itu sudah di atas angin. Ia berharap KPU menolak intervensi yang membantah kemenangan itu.
"Kita ingin KPU bersikap netral dan harus menolak pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap kemenangan Jokowi pada hasil quick count. Jika memang menang, ya akan tetap menang," kata Presidium Kamerad Haris Pertama dalam orasinya di depan Gedung KPU, Rabu (16/7/2014).
Menurut Haris, saat ini ada delapan lembaga survei mengatakan Jokowi menang. Jangan sampai kemudian ada pihak yang mengklaim itu tidak benar.
Kamerad juga menduga, banyak pihak yang kini tengah masuk ke dalam KPU untuk memenangkan salah satu pasangan. Menurutnya, suara rakyat yang jujur dari hati jangan sampai diubah karena keberpihakan terhadap salah satu kandidat capres.
"Kita enggak ingin KPU masuk angin. Karena saya tahu banyak pihak yang menginginkan Jokowi kalah. Nanti masyarakat yang bisa menilai siapa yang cocok," tegasnya.
Lebih lanjut, Haris pun mengaku aneh kepada salah satu pihak yang mengklaim lembaga survei yang memenangkan kubu Jokowi-JK telah melakukan keberpihakan. Ia pun memaparkan keanehan tersebut dengan hasil pilgub dan pileg yang pada hasilnya tidak ada demo atau gugatan seperti ini.
"Hari ini banyak yang protes tentang quick count. Kenapa hari ini Jokowi menang quick count itu diharamkan. Pileg-pilgub lalu tidak ada sepeerti ini. Saya yakin ada salah satu quick count yang berpihak dan tidak independen," tandasnya.
Dalam aksinya massa Kamerad membawa koin dan minyak angin sebagai simbol untuk mengerok para punggung Anggota KPU agar tidak masuk angin.
Jangan sampai kemudian, ada anggapan jika KPU sudah masuk angin. Adanya indikasi kecurangan yang terjadi pada form C1 yang dimuat di website KPU dan menguntungkan pasangan nomor urut 1 Jokowi-JK, karena diduga ada keberpihakan anggota KPU.
Aksi protes tersebut disampaikan oleh, Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad). Menurutnya, kemenangan pasangan Jokowi-JK itu sudah di atas angin. Ia berharap KPU menolak intervensi yang membantah kemenangan itu.
"Kita ingin KPU bersikap netral dan harus menolak pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap kemenangan Jokowi pada hasil quick count. Jika memang menang, ya akan tetap menang," kata Presidium Kamerad Haris Pertama dalam orasinya di depan Gedung KPU, Rabu (16/7/2014).
Menurut Haris, saat ini ada delapan lembaga survei mengatakan Jokowi menang. Jangan sampai kemudian ada pihak yang mengklaim itu tidak benar.
Kamerad juga menduga, banyak pihak yang kini tengah masuk ke dalam KPU untuk memenangkan salah satu pasangan. Menurutnya, suara rakyat yang jujur dari hati jangan sampai diubah karena keberpihakan terhadap salah satu kandidat capres.
"Kita enggak ingin KPU masuk angin. Karena saya tahu banyak pihak yang menginginkan Jokowi kalah. Nanti masyarakat yang bisa menilai siapa yang cocok," tegasnya.
Lebih lanjut, Haris pun mengaku aneh kepada salah satu pihak yang mengklaim lembaga survei yang memenangkan kubu Jokowi-JK telah melakukan keberpihakan. Ia pun memaparkan keanehan tersebut dengan hasil pilgub dan pileg yang pada hasilnya tidak ada demo atau gugatan seperti ini.
"Hari ini banyak yang protes tentang quick count. Kenapa hari ini Jokowi menang quick count itu diharamkan. Pileg-pilgub lalu tidak ada sepeerti ini. Saya yakin ada salah satu quick count yang berpihak dan tidak independen," tandasnya.
Dalam aksinya massa Kamerad membawa koin dan minyak angin sebagai simbol untuk mengerok para punggung Anggota KPU agar tidak masuk angin.
(kri)