Bersikap Rasional & Tak Emosional Sikapi Pengumuman Pilpres
Kamis, 17 Juli 2014 - 06:59 WIB
Bersikap Rasional & Tak Emosional Sikapi Pengumuman Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Pengumunan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, tinggal menghitung hari. 22 Juli 2014, menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, terkait akan diumumkannya pemenang pilpres.
Kedua pasang capres-cawapres, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), tentu harap-harap cemas menanti pengumuman tersebut.
Pengamat politik dari Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, Ubedilah Badrun mengatakan, kedua pihak pendukung capres cawapres, sebaiknya tidak terlalu emosional menyikapi pengumuman itu.
"Bersikaplah rasional dan tidak emosional dalam merespons pengumuman. kemudian kritis, dengan kelompok yang kalah, bisa menggugat ke Mahkamah Konsitusi (MK)," kata Ubedilah saat dihubungi Sindonews, Rabu 16 Juli 2014, malam.
Lebih lanjut eks aktivis 98 ini mengimbau kedua pendukung, untuk tidak menggunakan kekerasan atau membuat situasi menjadi tidak menentu. Pasalnya, jika hal ini terjadi, maka rakyat yang menjadi korban.
"Tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan melakukan social movement (gerakan sosial), untuk melakukan protes kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). Itu jadinya kemunduran dalam demokrasi," pungkasnya.
Kedua pasang capres-cawapres, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), tentu harap-harap cemas menanti pengumuman tersebut.
Pengamat politik dari Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, Ubedilah Badrun mengatakan, kedua pihak pendukung capres cawapres, sebaiknya tidak terlalu emosional menyikapi pengumuman itu.
"Bersikaplah rasional dan tidak emosional dalam merespons pengumuman. kemudian kritis, dengan kelompok yang kalah, bisa menggugat ke Mahkamah Konsitusi (MK)," kata Ubedilah saat dihubungi Sindonews, Rabu 16 Juli 2014, malam.
Lebih lanjut eks aktivis 98 ini mengimbau kedua pendukung, untuk tidak menggunakan kekerasan atau membuat situasi menjadi tidak menentu. Pasalnya, jika hal ini terjadi, maka rakyat yang menjadi korban.
"Tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan melakukan social movement (gerakan sosial), untuk melakukan protes kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). Itu jadinya kemunduran dalam demokrasi," pungkasnya.
(maf)
