Koalisi Masyarakat Sipil Sesalkan Sikap KPU
Selasa, 15 Juli 2014 - 17:18 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Sesalkan Sikap KPU
A
A
A
JAKARTA - Usai melaporkan adanya sejumlah kecurangan pada pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Koordinator koalisi masyarakat sipil, Haris Azhar mengatakan, laporan dari pihaknya disambut baik oleh KPK.
Haris menuturkan, pada pertemuan itu, dia merasa ada respons positif yang diberikan oleh Abraham Samad Cs kepada Koalisi masyarakat sipil.
"Saya pikir KPK juga mengumpan baliknya kepada kami secara implisit mengatakan, bahwa mereka mendapatkan banyak informasi yang sama dengan yang kami dapatkan," ujar Haris di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2014).
Dalam kesempatan itu, Haris mengapresiasi upaya KPK yang responsif terhadap laporannya itu. Namun, dia mengakui telah menyesalkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak mau menerima laporannya tersebut.
"Kami masih menyesalkan KPU dan Bawaslu yang tidak mau menerima kita. Karena sebetulnya lembaga yang berkompeten itu sampai hitungan detik ini adalah Bawaslu dan KPU," ucapnya.
Haris yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menyambangi Gedung KPK untuk melaporkan adanya sejumlah kecurangan pada pilpres. Haris mengungkapkan, pihaknya menduga ada keterlibatan kepala daerah serta birokrasi dalam pilpres yang sudah dilaksanakan pada 9 Juli 2014 itu.
Haris menuturkan, pada pertemuan itu, dia merasa ada respons positif yang diberikan oleh Abraham Samad Cs kepada Koalisi masyarakat sipil.
"Saya pikir KPK juga mengumpan baliknya kepada kami secara implisit mengatakan, bahwa mereka mendapatkan banyak informasi yang sama dengan yang kami dapatkan," ujar Haris di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2014).
Dalam kesempatan itu, Haris mengapresiasi upaya KPK yang responsif terhadap laporannya itu. Namun, dia mengakui telah menyesalkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak mau menerima laporannya tersebut.
"Kami masih menyesalkan KPU dan Bawaslu yang tidak mau menerima kita. Karena sebetulnya lembaga yang berkompeten itu sampai hitungan detik ini adalah Bawaslu dan KPU," ucapnya.
Haris yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menyambangi Gedung KPK untuk melaporkan adanya sejumlah kecurangan pada pilpres. Haris mengungkapkan, pihaknya menduga ada keterlibatan kepala daerah serta birokrasi dalam pilpres yang sudah dilaksanakan pada 9 Juli 2014 itu.
(maf)
