Indikasi Kecurangan dalam Pilpres

JAKARTA - Massa dari koalisi masyarakat sipil siang ini menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melaporkan adanya sejumlah kecurangan pada pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres).

Koordinator koalisi masyarakat sipil, Haris Azhar mengungkapkan, pihaknya menduga ada keterlibatan kepala daerah serta birokrasi dalam pilpres yang sudah dilaksanakan pada 9 Juli 2014 itu.

"Kami menjelaskan beberapa model kejahatan. Seperti politik uang dan intimidasi. Tapi dalam konteks ini yang terkait dengan KPK, yaitu politik uang," ungkap Haris di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2014).

Haris yang juga koordinator Komisi Untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah indikasi model kejahatan dalam pilpres, salah satunya adalah terkait politik uang.

"Beberapa yang umum misalnya soal pengucuran uang ke beberapa kepala daerah dan juga mesin birokrasinya untuk dilakukan penekanan," ungkapnya.

Dia mengaku telah mendapat sejumlah laporan dari berbagai daerah terkait dugaan kecurangan itu, bahkan ada juga yang berasal dari luar negeri.

"Di Bangkalan (Madura) ada kami dapatkan (dugaan kecurangan). Kami sampaikan beberapa fakta yang kami dapatkan soal Bangkalan. Di Malaysia di Johor," pungkasnya.