Pernyataan Burhanudin Bentuk Intimidasi Terhadap KPU

JAKARTA - Ratusan massa dari Koalisi Pilpres Bersih menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka meminta KPU, agar bersikap netral dalam menghitung perolehan suara Pilpres 2014.

Para demonstran percaya, hasil resmi bukan berada di tangan lembaga survei melalui metode hitung cepat (quick count), melainkan berada di keputusan KPU, melalui penghitungan resmi (real count).

"Faktanya hari ini ketika KPU sebagai penyelenggara yang sah masih melakukan penghitungan hasil suara," kata koordinator aksi Hendriyatna di depan Gedung KPU, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Menurut Hendri, sungguh disayangkan justru kedua kubu dinilai terlalu cepat untuk mendeklarasikan masing-masing kemenangannya. Padahal, kemenangan mutlak ada dalam keputusan KPU yang baru akan digelar pada 22 Juli mendatang.

Menyambut pernyataan Hendri, Ketua Umum Laskar Merah Putih, Adek Efril Manurung mengatakan, komentar Direktur Lembaga Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Menurutnya, Burhanuddin yang dikenal sebagai akademisi sekaligus peneliti tidak seharusnya mengeluarkan komentar yang mendahului kewenangan lembaga pemilu.

Bahkan, komentar Burhanuddin atas klaim dugaan kebenaran sepihak tersebut dapat memicu konflik. "Pernyataan Burhanuddin Muhtadi bukti sebuah intimidasi terhadap KPU, dan pernyataan tersebut memicu konflik horizontal," ungkapnya.

Dalam tuntutan lain, para demonstran menuntut KPU untuk tidak terpengaruh oleh hasil quick count yang dilakukan berdasarkan kepentingan politik, serta menuntut KPU berani melawan tekanan semua pihak yang menginginkan salah satu kandidat menjadi pemenang dengan mengesampingkan azas jujur dan adil.