PWNU Jatim Imbau Kubu Capres Saling Menghargai
Selasa, 15 Juli 2014 - 01:29 WIB
PWNU Jatim Imbau Kubu Capres Saling Menghargai
A
A
A
SURABAYA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah menegaskan tidak akantoleran terhadap segala bentuk ketidakjujuran atau rekayasa terhadap hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.
"Saya mengimbau agar semua komponen bangsa bersikap dewasa dalam menyikapi proses pemilu dan hasilnya. Siapapun pemenangnya itu demi masa depan bangsa dan anak cucu kita," tutur Mutawakkil di Kantor PWNU Jatim, Senin 14 Juli 2014.
Menurut dia diperlukan sikap untuk menahan diri, ksatria ddan saling menghargai di antara capres maupun pendukung. Semua pihak harus sabar menunggu hingga keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebaliknya,lanjut dia, bukan bergantung pada perhitungan cepat lembaga survei. "NU akan selalu mendukung pemerintahan yang sah serta program kebijakan yang prorakyat. Jika tidak, NU akan berada di depan mencari solusi," ungkap pengasuh Ponpes Zainul HasanGenggong Probolinggo ini.
Dia berharap KPU bersikap bijak dan adil serta masyarakat ikut aktif mengawasi proses rekapitulasi pengitungan suara Pilpres sesuai peraturan perundang-undangan.
"Saya mengimbau agar semua komponen bangsa bersikap dewasa dalam menyikapi proses pemilu dan hasilnya. Siapapun pemenangnya itu demi masa depan bangsa dan anak cucu kita," tutur Mutawakkil di Kantor PWNU Jatim, Senin 14 Juli 2014.
Menurut dia diperlukan sikap untuk menahan diri, ksatria ddan saling menghargai di antara capres maupun pendukung. Semua pihak harus sabar menunggu hingga keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebaliknya,lanjut dia, bukan bergantung pada perhitungan cepat lembaga survei. "NU akan selalu mendukung pemerintahan yang sah serta program kebijakan yang prorakyat. Jika tidak, NU akan berada di depan mencari solusi," ungkap pengasuh Ponpes Zainul HasanGenggong Probolinggo ini.
Dia berharap KPU bersikap bijak dan adil serta masyarakat ikut aktif mengawasi proses rekapitulasi pengitungan suara Pilpres sesuai peraturan perundang-undangan.
(dam)
