Jimly Anggap Masyarakat Sudah Pintar Menilai Hasil Survei
Sabtu, 12 Juli 2014 - 23:32 WIB
Jimly Anggap Masyarakat Sudah Pintar Menilai Hasil Survei
A
A
A
JAKARTA - Hitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh lembaga survei di pilpres menimbulkan polemik. Namun, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan dirinya tidak mau anti terhadap lembaga survei.
Menurut Jimly, meski hasil hitung cepat yang telah dirilis beberapa lembaga survei menimbulkan polemik, masyarakat sudah pandai dalam menilai benar atau tidaknya sebuah informasi yang ditayangkan.
"Kita tidak boleh melarang lembaga survei di era demokrasi sekarang ini. Bahkan pasal yang membatasi tayangan pengumuman hasil survei juga sudah dihapus agar rakyat bisa menikmati secepatnya hasil riset ilmiah itu," ujar Jimly di kediamannya, Pondok Labu Indah, Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).
"Biarkan saja, toh itu hasil tidak resmi, nanti hasil resminya di KPU. Masyarakat sudah makin pintar," sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Ia pun mengimbau agar masyarakat dan seluruh pihak untuk mempercayakan putusan rekapitulasi suara Pilpres 2014 kepada lembaga resmi penyelenggara pemilu. Jika masih ada pihak yang tidak puas, lanjutnya, masih ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh melalui MK.
"Yang benar itu diputuskan oleh lembaga resmi (KPU). Kalau masih tidak puas juga, silakan bawa ke MK, itu nanti akan diputuskan oleh MK."
"Tapi, apakah putusan MK benar? Ya belum tentu juga. Mereka kan juga manusia. Tapi dalam rangka kehidupan bernegara, keputusan akhir ya adanya di MK, dan harus dianggap benar walaupun kadang-kadang salah. Biar Tuhan yang menilainya," pungkas Jimly
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengimbau kepada stasiun televisi untuk menghentikan tayangan hasil hitung cepat yang dirilis beberapa lembaga survei karena menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Ada empat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Prabowo-Hatta. Sementara delapan lembaga survei mengunggulkan pasangan Jokowi-JK.
Menurut Jimly, meski hasil hitung cepat yang telah dirilis beberapa lembaga survei menimbulkan polemik, masyarakat sudah pandai dalam menilai benar atau tidaknya sebuah informasi yang ditayangkan.
"Kita tidak boleh melarang lembaga survei di era demokrasi sekarang ini. Bahkan pasal yang membatasi tayangan pengumuman hasil survei juga sudah dihapus agar rakyat bisa menikmati secepatnya hasil riset ilmiah itu," ujar Jimly di kediamannya, Pondok Labu Indah, Jalan Margasatwa Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).
"Biarkan saja, toh itu hasil tidak resmi, nanti hasil resminya di KPU. Masyarakat sudah makin pintar," sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Ia pun mengimbau agar masyarakat dan seluruh pihak untuk mempercayakan putusan rekapitulasi suara Pilpres 2014 kepada lembaga resmi penyelenggara pemilu. Jika masih ada pihak yang tidak puas, lanjutnya, masih ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh melalui MK.
"Yang benar itu diputuskan oleh lembaga resmi (KPU). Kalau masih tidak puas juga, silakan bawa ke MK, itu nanti akan diputuskan oleh MK."
"Tapi, apakah putusan MK benar? Ya belum tentu juga. Mereka kan juga manusia. Tapi dalam rangka kehidupan bernegara, keputusan akhir ya adanya di MK, dan harus dianggap benar walaupun kadang-kadang salah. Biar Tuhan yang menilainya," pungkas Jimly
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengimbau kepada stasiun televisi untuk menghentikan tayangan hasil hitung cepat yang dirilis beberapa lembaga survei karena menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Ada empat lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Prabowo-Hatta. Sementara delapan lembaga survei mengunggulkan pasangan Jokowi-JK.
(kri)
