Lembaga Survei Diminta Jangan Berupaya Intervensi KPU
Lembaga Survei Diminta Jangan Berupaya Intervensi KPU
A
A
A
JAKARTA - Lembaga survei diminta jangan berupaya mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses rekapitulasi suara nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Nurul Arifin selaku anggota tim pemenangan calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berharap semua pihak memberi kesempatan kepada KPU untuk bekerja menyelesaikan proses rekapitulasi suara.
"Jangan ada upaya yang dipaksakan untuk mendikte institusi demokrasi yamg sebenarnya (KPU)," kata Nurul Arifin, melalui pesang singkat kepada wartawan, Sabtu (12/7/2014).
Nurul juga menyinggung pernyataan Derektur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi. Menurutnya, pernyataan Burhanudin terlalu dini menuding KPU melakukan kesalahan jika hasil rekapitulasi suara nasionalnya tidak sesuai dengan hasil hitung cepat (quick count) dengan lembaga surveinya dinilai sudah melangkahi kewenangan KPU.
"Lembaga-lemabaga survei jangan bersikap di atas wewenang KPU dan membajak demokrasi," cetusnya.
Maka itu, politikus Partai Golkar ini berharap KPU memiliki pendirian tegas dan tidak terpengaruh dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei.
"KPU juga harus tegar dan tegas dalam menghadapi berbagai intervensi yang datang. Bawaslu harus fair dan tidak berpihak. Jika ada pelanggaran yang tidak sesuai aturan, segera saja ditindak," tegasnya.
Sebelumnya di media Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi merasa hasil quick count yang dilakukan lembaganya sudah benar. Bahkan dengan lantang, Burhanudin menuding KPU salah jika hasil real count nya berbeda dengan hasil quick count miliknya.
Dalam quick count yang dilakukan Burhanudin memenangkan pasangan calon presiden (capres) nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan 52.95 persen. Sementara pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya memperoleh 47,05 persen.
"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2014.
Dalam konferensi persnya itu juga hadir perwakilan survei yang memenangkan pasangan Jokowi-JK. Lembaga itu adalah Populi Center, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia (RRI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Cyrus yang bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Nurul Arifin selaku anggota tim pemenangan calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berharap semua pihak memberi kesempatan kepada KPU untuk bekerja menyelesaikan proses rekapitulasi suara.
"Jangan ada upaya yang dipaksakan untuk mendikte institusi demokrasi yamg sebenarnya (KPU)," kata Nurul Arifin, melalui pesang singkat kepada wartawan, Sabtu (12/7/2014).
Nurul juga menyinggung pernyataan Derektur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi. Menurutnya, pernyataan Burhanudin terlalu dini menuding KPU melakukan kesalahan jika hasil rekapitulasi suara nasionalnya tidak sesuai dengan hasil hitung cepat (quick count) dengan lembaga surveinya dinilai sudah melangkahi kewenangan KPU.
"Lembaga-lemabaga survei jangan bersikap di atas wewenang KPU dan membajak demokrasi," cetusnya.
Maka itu, politikus Partai Golkar ini berharap KPU memiliki pendirian tegas dan tidak terpengaruh dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei.
"KPU juga harus tegar dan tegas dalam menghadapi berbagai intervensi yang datang. Bawaslu harus fair dan tidak berpihak. Jika ada pelanggaran yang tidak sesuai aturan, segera saja ditindak," tegasnya.
Sebelumnya di media Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi merasa hasil quick count yang dilakukan lembaganya sudah benar. Bahkan dengan lantang, Burhanudin menuding KPU salah jika hasil real count nya berbeda dengan hasil quick count miliknya.
Dalam quick count yang dilakukan Burhanudin memenangkan pasangan calon presiden (capres) nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan 52.95 persen. Sementara pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya memperoleh 47,05 persen.
"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2014.
Dalam konferensi persnya itu juga hadir perwakilan survei yang memenangkan pasangan Jokowi-JK. Lembaga itu adalah Populi Center, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia (RRI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Cyrus yang bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS).
(kur)
Explore More