Lembaga Survei Diminta Jangan Berusaha Mendikte KPU
Jum'at, 11 Juli 2014 - 20:11 WIB
Lembaga Survei Diminta Jangan Berusaha Mendikte KPU
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Survei diminta jangan mendikte Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan hasil rekapitulasi suara nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menegaskan, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen. Maka itu, semua pihak diminta berusaha memengaruhi lembaga tersebut dalam mengambil keputusan.
"KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tidak boleh didikte dan di intervensi oleh siapapun, apalagi disalahkan langsung," ujar Pangi kepada Sindonews, Jumat (11/7/2014).
Sebelumnya di media Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi merasa hasil quick count yang dilakukan lembaganya sudah benar. Bahkan dengan lantang, Burhanudin menuding KPU salah jika hasil real count nya berbeda dengan hasil quick count miliknya.
Dalam quick count yang dilakukan Burhanudin memenangkan pasangan calon presiden (capres) nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan 52.95 persen. Sementara pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya memperoleh 47,05 persen.
"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2014.
Dalam konferensi persnya itu juga hadir perwakilan survei yang memenangkan pasangan Jokowi-JK. Lembaga itu adalah Populi Center, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia (RRI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Cyrus yang bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago menegaskan, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen. Maka itu, semua pihak diminta berusaha memengaruhi lembaga tersebut dalam mengambil keputusan.
"KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tidak boleh didikte dan di intervensi oleh siapapun, apalagi disalahkan langsung," ujar Pangi kepada Sindonews, Jumat (11/7/2014).
Sebelumnya di media Direktur Eksekutif Indikator Burhanudin Muhtadi merasa hasil quick count yang dilakukan lembaganya sudah benar. Bahkan dengan lantang, Burhanudin menuding KPU salah jika hasil real count nya berbeda dengan hasil quick count miliknya.
Dalam quick count yang dilakukan Burhanudin memenangkan pasangan calon presiden (capres) nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan perolehan 52.95 persen. Sementara pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya memperoleh 47,05 persen.
"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2014.
Dalam konferensi persnya itu juga hadir perwakilan survei yang memenangkan pasangan Jokowi-JK. Lembaga itu adalah Populi Center, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia (RRI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Cyrus yang bekerja sama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS).
(kur)
