Koalisi Bhinneka Tunggal Ika Desak KPU Bali Netral

DENPASAR - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Bhinneka Tunggal Ika mendatangi KPU Bali. Mereka mendesak agar lembaga penyelenggara pemilu itu tetap independen dan menjaga perjalanan surat suara pemilihan presiden.

Mereka yang tergabung dalam Koalisi Bhinneka Tunggal Ika adalah akademisi, pelaku usaha pariwisata, mahasiswa, organisasi perempuan, dan LSM. Mereka diterima Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi, Jumat (11/7/2014).

Dalam kesempatan itu, Koordinator Koalisi Bhinneka Tunggal Ika (KBTI) Wayan Sudirta mengatakan, secara umum pilpres di Bali berjalan lancar dan aman meski ada beberapa catatan. "Kami dari 20 eksponen di masyarakat meminta agar KPU Bali tetap bersikap netral, konsisten menjaga perjalanan surat suara agar tidak terjadi kecurangan sampai rekapitulasi penghitungan suara resmi 22 Juli," tegas Sudirta.

Pihaknya berharap, KPU, polisi, TNI, bersikap netral, tidak terpancing dengan berbagai kontroversi penghitungan surat suara versi hitung cepat atau quick count. KPU diingatkan tidak terpengaruh dengan berbagai upaya pihak yang ingin mencoba memainkan surat suara pilpres, karena bisa melahirkan konflik horizontal dan vertikal di masyarakat.

Hal yang sama disampaikan eksponen dari akademisi Universitas Udayana Prof Made Bakta. Menurutnya, potensi konflik sangat besar mengingat sampai saat ini terjadi kontroversi penghitungan quick count yang hasilnya masing-masing kubu capres mengklaim kemenangan.

"Kami akan mengawal, mem-backup KPU agar bekerja dengan baik segera menutup simpul-simpul masalah. Jangan sampai amanat rakyat dicederai dengan hal-hal yang bisa melahirkan konflik," imbuhnya.

Dia mengingatkan, Bali adalah etalase Indonesia sehingga jika terjadi konflik horizontal atau vertikal akibat proses pilpres yang dinodai kecurangan atau pelanggaran, dampaknya sangat besar bagi Bali dan Indonesia.