Konsep Ekonomi Prabowo Dinilai Mampu Sejahterakan Rakyat
Rabu, 09 Juli 2014 - 05:30 WIB
Konsep Ekonomi Prabowo Dinilai Mampu Sejahterakan Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Konsep ekonomi kerakyatan yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai mampu membuat rakyat sejahtera. Tidak hanya peduli dengan rakyat kecil, konsep Prabowo dinilai adil dan demokratis.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Forum Amanat Indonesia Raya (Formasi) M Azrul Tanjung mengatakan, ekonomi kerakyatan yang dimaksud tidak hanya peduli pada usaha kecil tetapi memiliki tiga hal pokok. Tiga hal pokok itu adalah demokrasi ekonomi, keadilan berusaha, dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat.
"Demokrasi ekonomi maksudnya ekonomi dikelola bersama sesuai dengan konsep koperasi. Tetapi bukan berarti badan usaha lain tidak boleh. Koperasi dan lembaga usaha lain bekerja sama," katanya dalam siaran persnya, Selasa 8 Juli 2014.
Dia mengatakan, koperasi sangat penting karena memihak kepada masyarakat. Di Selandia Baru, koperasi petani dan peternak tumbuh menjadi perusahaan besar dan mendunia. Indonesia pun bisa seperti itu, asalkan pemerintah mendorong tumbuhnya koperasi.
Kemudian, keadilan yang berusaha artinya setiap seorang bisa memiliki akses sumber ekonomi. Dia menjelaskan, tidak seperti sistem perekonomian kapitalis yang bisa mengakses sumber ekonomi hanya memiliki modal.
"Pengusaha kecil juga diberi kesempatan. Misalnya ada perusahan membuka perkebunan sawit yang luas, masyarakat setempat juga diberdayakan misalnya dengan sistem plasma. Begitu juga kalau perusahaan tambang, masyarakat juga dilibatkan,” terangnya.
Poin pokok terakhir yakni mengenai kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Azrul menilai poin ini sangat penting karena selama ini kesejahteraan hanya dimiliki pemilik modal.
Hal tersebut dibuktikan dengan demonstrasi yang kerap dilakukan para buruh. Itu menunjukkan buruh yang belum sejahtera. Dia menilai, pasangan Prabowo-Hatta dapat menjadikan buruh sebagai bagian dari perusahaan dan bukan hanya pekerja. Lagipula, hanya pasangan Prabowo-Hatta yang berani menandatangani kontrak dengan buruh.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Forum Amanat Indonesia Raya (Formasi) M Azrul Tanjung mengatakan, ekonomi kerakyatan yang dimaksud tidak hanya peduli pada usaha kecil tetapi memiliki tiga hal pokok. Tiga hal pokok itu adalah demokrasi ekonomi, keadilan berusaha, dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat.
"Demokrasi ekonomi maksudnya ekonomi dikelola bersama sesuai dengan konsep koperasi. Tetapi bukan berarti badan usaha lain tidak boleh. Koperasi dan lembaga usaha lain bekerja sama," katanya dalam siaran persnya, Selasa 8 Juli 2014.
Dia mengatakan, koperasi sangat penting karena memihak kepada masyarakat. Di Selandia Baru, koperasi petani dan peternak tumbuh menjadi perusahaan besar dan mendunia. Indonesia pun bisa seperti itu, asalkan pemerintah mendorong tumbuhnya koperasi.
Kemudian, keadilan yang berusaha artinya setiap seorang bisa memiliki akses sumber ekonomi. Dia menjelaskan, tidak seperti sistem perekonomian kapitalis yang bisa mengakses sumber ekonomi hanya memiliki modal.
"Pengusaha kecil juga diberi kesempatan. Misalnya ada perusahan membuka perkebunan sawit yang luas, masyarakat setempat juga diberdayakan misalnya dengan sistem plasma. Begitu juga kalau perusahaan tambang, masyarakat juga dilibatkan,” terangnya.
Poin pokok terakhir yakni mengenai kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Azrul menilai poin ini sangat penting karena selama ini kesejahteraan hanya dimiliki pemilik modal.
Hal tersebut dibuktikan dengan demonstrasi yang kerap dilakukan para buruh. Itu menunjukkan buruh yang belum sejahtera. Dia menilai, pasangan Prabowo-Hatta dapat menjadikan buruh sebagai bagian dari perusahaan dan bukan hanya pekerja. Lagipula, hanya pasangan Prabowo-Hatta yang berani menandatangani kontrak dengan buruh.
(dam)
