Kisruh Pilpres di Hong Kong Ujian Bagi KPU
Senin, 07 Juli 2014 - 17:06 WIB
Kisruh Pilpres di Hong Kong Ujian Bagi KPU
A
A
A
JAKARTA - Insiden yang terjadi saat pemungutan suara di Victoria Park, Hong Kong pada Minggu 6 Juli lalu menjadi ujian bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kisruh tidak diakomodirnya ribuan WNI yang ingin menggunakan hak politiknya dalam pilpres di Hongkong menjadi sinyal negatif bagi pelaksanaan pilpres di dalam negeri pada 9 Juli 2014 mendatang," kata Dosen Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, Senin (7/7/2014).
Menurut dia, ketidaksiapan dan ketidaksiagaan penyelenggara pemilu menjadi biang masalah dari kisruh tersebut. Peristiwa di Hong Kong memperkuat pesimisme publik bahwa penyelengggaraan pilpres ini tidak akan lebih baik dari penyelenggaraan pileg.
Dia mengatakan ada faktor yang membuat publik pesimis penyelenggaraan pemilu akan lebih baik. Pertama,
sikap ambigu dari penyelenggara pemilu.
Pada satu sisi penyelenggara berharap partisipasi publik meningkat, namun di sisi lain justru KPU tidak mengantisipasi gairah publik untuk memilih pemimpin baru. Misalnya menyiapkan surat suara lebih banyak dengan durasi waktu yang lebih panjang.
Menurut dia, penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus dapat membuktikan kinerjanya lebih baik.
"Kisruh di Hong Kong adalah bagian evaluasi yang serius dan diantisipasi agar tidak terulang pada saat penyelenggaraan pilpres 9 Juli mendatang," ujarnya.
"Kisruh tidak diakomodirnya ribuan WNI yang ingin menggunakan hak politiknya dalam pilpres di Hongkong menjadi sinyal negatif bagi pelaksanaan pilpres di dalam negeri pada 9 Juli 2014 mendatang," kata Dosen Politik dan Pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, Senin (7/7/2014).
Menurut dia, ketidaksiapan dan ketidaksiagaan penyelenggara pemilu menjadi biang masalah dari kisruh tersebut. Peristiwa di Hong Kong memperkuat pesimisme publik bahwa penyelengggaraan pilpres ini tidak akan lebih baik dari penyelenggaraan pileg.
Dia mengatakan ada faktor yang membuat publik pesimis penyelenggaraan pemilu akan lebih baik. Pertama,
sikap ambigu dari penyelenggara pemilu.
Pada satu sisi penyelenggara berharap partisipasi publik meningkat, namun di sisi lain justru KPU tidak mengantisipasi gairah publik untuk memilih pemimpin baru. Misalnya menyiapkan surat suara lebih banyak dengan durasi waktu yang lebih panjang.
Menurut dia, penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus dapat membuktikan kinerjanya lebih baik.
"Kisruh di Hong Kong adalah bagian evaluasi yang serius dan diantisipasi agar tidak terulang pada saat penyelenggaraan pilpres 9 Juli mendatang," ujarnya.
(dam)
