Polri Siaga Redam Potensi Konflik Pilpres

JAKARTA - Mabes Polri mengakui untuk Yogyakarta dan Jakarta memang saat masa kampanye lalu terjadi beberapa kerusuhan yang dilakukan oleh pendungkung capres dan cawapres.

Misalnya saja konflik di Yogyakarta disebabkan bertemunya dua pendukung capres dan cawapres. Namun demikian hal tersebut sudah diatasi dan tidak berkembang.

“Di hari tenang ini secara umum kondisi dan situasi masih kondusif,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Polisi Ronny F Sompie saat dihubungi SINDO, Minggu 6 Juli 2014.

Dia mengatakan, terkait potensi konflik pihaknya tetap siap siaga untuk mengantisipasinya. Selain itu Intelijen Polri juga akan mendeteksinya, sehingga langsung dapat diredam dan tidak terjadi konflik.

Saat ini, lanjut dia, Polri fokus pada pembersihan alat peraga kampanye bersama dengan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP). Kemudian juga pengamanan dalam pendistribusian logistik hingga tingkat PPS.

“Besok juga sudah persiapan menuju TPS masing-masing karena satu hari sebelum pencoblosan aparat sudah harus di sana,” ungkapnya.

Dia meminta setiap tim sukses agar turut serta meredam dan mencegah terjadinya konflik. Selain itu dia berharap agar media juga tidak membuat pemberitaan yang dapat menambah keresahan masayarakat.

Sebelumnya, Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Arif Wachyunadi memastikan setiap Kapolda telah mengetahui titik-titik terkait daerah rawan konflik. Menurut dia, saat ini tinggal bagaimana persiapan kekuatan organik.

"Jadi kekuatan organik Polda dalam rangka Operasi Mantap Brata itu kan yang diutamakan sebagai alternatif pertama. Mengoptimalkan kekuatan yang ada di Polda Jatim, Maluku dan lain-lain," ujarnya.

Dia mengatakan, Polri tetap mengantisipasi potensi gangguan pemilu di seluruh Indonesia. Polri akan fokus kepada daerah secara umum dengan pola yang telah disiapkan.

"Seluruh Indonesia kita tetap siap dan tidak boleh lengah. Nanti kalau kita prediksi titik mana yang rawan yang kejadian titik lain. Itu namanya pengalihan perhatian," paparnya.

Selain mengoptimalkan Polda di setiap daerah, pengoptimalan Polda tetangga daerah yang mendapatakan gangguan juga dioptimalkan. Jika memang bantuan dari Polda tetangga tersebut tidak mampu menghadapi gangguan pemilu maka Mabes akan turun tangan.

"Kecuali Polda Metro yakni alternatif kedua langsung dari Mabes karena dekat," paparnya.

Pengamanan sendiri dilakukan mulai dari tanggal 8 hingga 9. Kemudian pengamanan pasca pencoblosan yakni saat penghitungan atau rekapitulasi dari mulai PPS, PPK, KPUD kabupaten/kota, provinsi hingga KPU Pusat.

"Itu sudah kekuatan yang lebih fokus. Mungkin PAM yang di TPS kembali. Fokus pengamanan rekapitulasi hingga KPU," ujarnya.