Cara Pemkot Solo Tekan Angka Golput
Minggu, 06 Juli 2014 - 19:12 WIB
Cara Pemkot Solo Tekan Angka Golput
A
A
A
SOLO - Pemerintah Kota Solo bakal memberikan pembinaan kepada warganya yang tidak memilih atau golput dalam Pilpres 9 Juli 2014. Hal itu dilakukan agar tingkat partisipasi dalam pesta demokrasi ke depan meningkat.
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, teknis pembinaan yang bakal dilakukan yakni dengan cara menandai nama-nama yang tidak hadir dalam pilpres mendatang. Kemudian, data warga yang tidak memilih itu bakal diberikan kepada lurah, kemudian diteruskan kepada ketua RT atau ketua RW di bawahnya.
Kepada KORAN SINDO akhir pekan ini, Rudy menyebutkan pembinaan itu bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, ini untuk kepentingan bersama. Pasalnya, banyaknya warga yang golput atau tidak memilih itu sedikit demi sedikit akan merusak proses demokrasi yang ada saat ini. Ia mengatakan jika warga yang golput itu tidak diberi pembinaan yang serius, dikhawatirkan jumlahnya makin meningkat pada pesta demokrasi selanjutnya.
Tidak hanya itu, pembinaan dilakukan agar warga tahu betapa kerasnya kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat proses pesta demokrasi itu berlangsung. "KPU sudah kerja susah-susah lha kok warganya tidak mau memilih. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diatasi dengan pembinaan," ucapnya.
Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo Sri Sumanta mengatakan, proses pembinaan warga yang golput itu masih diperbolehkan asalkan pembinaan itu dilakukan bukan atas dasar intimidasi kepala daerah kepada warganya untuk kepentingan pemenangan calon tertentu.
Selain itu, menurutnya, pembinaan yang dilakukan harus di luar masa kampanye atau masa pemilihan presiden. "Asalkan di luar masa kampanye kita perbolehkan, itu mungkin upaya yang dilakukan agar angka golput menurun. Apalagi Solo juga akan menyelenggarakan pilkada."
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, teknis pembinaan yang bakal dilakukan yakni dengan cara menandai nama-nama yang tidak hadir dalam pilpres mendatang. Kemudian, data warga yang tidak memilih itu bakal diberikan kepada lurah, kemudian diteruskan kepada ketua RT atau ketua RW di bawahnya.
Kepada KORAN SINDO akhir pekan ini, Rudy menyebutkan pembinaan itu bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, ini untuk kepentingan bersama. Pasalnya, banyaknya warga yang golput atau tidak memilih itu sedikit demi sedikit akan merusak proses demokrasi yang ada saat ini. Ia mengatakan jika warga yang golput itu tidak diberi pembinaan yang serius, dikhawatirkan jumlahnya makin meningkat pada pesta demokrasi selanjutnya.
Tidak hanya itu, pembinaan dilakukan agar warga tahu betapa kerasnya kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat proses pesta demokrasi itu berlangsung. "KPU sudah kerja susah-susah lha kok warganya tidak mau memilih. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diatasi dengan pembinaan," ucapnya.
Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo Sri Sumanta mengatakan, proses pembinaan warga yang golput itu masih diperbolehkan asalkan pembinaan itu dilakukan bukan atas dasar intimidasi kepala daerah kepada warganya untuk kepentingan pemenangan calon tertentu.
Selain itu, menurutnya, pembinaan yang dilakukan harus di luar masa kampanye atau masa pemilihan presiden. "Asalkan di luar masa kampanye kita perbolehkan, itu mungkin upaya yang dilakukan agar angka golput menurun. Apalagi Solo juga akan menyelenggarakan pilkada."
(zik)
