Tim Prabowo-Hatta Luruskan Anggapan Prabowo Otoriter

JAKARTA - Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai hasil penelitian Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia terkait survei aspek kepribadian yang menyebut Prabowo sebagai sosok yang otoriter, emosional dan ambisius, adalah ngawur.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Mayjen) TNI (Purn) Sudrajat mengatakan, presiden di era demokratis seperti saat ini sulit bersikap otoriter seperti membungkam kebebesan pers. Menurutnya sikap otoriter itu juga mesti mendapat dukungan dari militer seperti era Orde Baru.

"Itu kan mesti dapat backup sepertiga dari kekuatan militer. Itu ngawur, kalau sekarang sulit karena militer sudah tidak seperti dulu. Dengan UU yang mengatur TNI dan Polri, saat ini tidak mungkin kekuatan militer dapat digunakan sesuka hati," ujar Sudrajat di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jum'at (4/7/2014).

"Siapapun yang jadi presiden sekarang itu tidak bisa bungkam pers. Lagian rakyat kan ingin kebebasan politik, bicara, berkumpul tetap terjaga," sambungnya.

Ia menegaskan, kalau Prabowo adalah sosok demokratis dan tidak pernah ada niat mengembalikan Indonesia seperti saat Orde Baru. Sebagai seorang negarawan, Prabowo dianggap punya visi-misi kuat untuk menerapkan nilai demokrasi.

Lagipula, menurutnya, tidak objektif jika ada anggapan Prabowo otoriter karena dekat dengan kalangan Orde Baru. "Harus objektif kalau melihat. Di kubu Jokowi juga ada orang-orang yang berjaya saat Orde Baru. Enggak bisa dianggap begitu saja. Prabowo itu punya visi kuat tegakkan nilai demokrasi," ujar dia.

Seperti diketahui, survei aspek kepribadian ini dilakukan oleh Laboratorium Psikologi Politik UI bekerja sama dengan Ikatan Psikologi Sosial, Ikatan Psikologis Klinis, dan Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran. Hasil survei tersebut menyebutkan capres nomor urut dua Joko Widodo digambarkan sebagai sosok yang sederhana, jujur, rendah hati, dan tegas.

Sementara Prabowo dianggap memiliki ambisi berkuasa dibanding Jokowi di mana mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mendapat angka 8,84 persen. Sementara, Jokowi hanya meraih angka 6,36 persen.