Lagi, KPK Didesak Tangani Korupsi Transjakarta
Jum'at, 04 Juli 2014 - 16:52 WIB
Lagi, KPK Didesak Tangani Korupsi Transjakarta
A
A
A
JAKARTA - Massa dari Organisasi Masyarakat Peguyuban Bekasi-Banten (Pasiban) menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus mark up dana pengadaan bus Transjkarta dari Kejaksaan Agung (Kejagung).
"KPK harus mengambil alih kasus korupsi bus Transjakarta," ujar Ketua Pasiban, Damin Sada di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto sebagai tersangka.
Desakan agar KPK mengambil alih kasus ini bukan kali pertama. Pada 2 Juni lalu, Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta berunjuk rasa mendesak hal tersebut.
"KPK sebagai lembaga super power dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi harus cepat tanggap dengan kasus korupsi pengadaan Bus Transjakarta dan BKTB senilai Rp1,5 triliun," tutur koordinator aksi, Fahriz di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 2 Juni 2014.
"KPK harus mengambil alih kasus korupsi bus Transjakarta," ujar Ketua Pasiban, Damin Sada di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dan Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prawoto sebagai tersangka.
Desakan agar KPK mengambil alih kasus ini bukan kali pertama. Pada 2 Juni lalu, Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta berunjuk rasa mendesak hal tersebut.
"KPK sebagai lembaga super power dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi harus cepat tanggap dengan kasus korupsi pengadaan Bus Transjakarta dan BKTB senilai Rp1,5 triliun," tutur koordinator aksi, Fahriz di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 2 Juni 2014.
(dam)
