Beberapa Titik Keamanan Wilayah Terkait Pilpres 2014
Beberapa Titik Keamanan Wilayah Terkait Pilpres 2014
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 semakin dekat. Situasi politik belakangan ini juga semakin memanas. Bahkan, gesekan politik mendekati pelaksanaan pilpres bisa saja terjadi.
Indorating menilai kompetisi politik pilpres jelas membentuk fragmentasi dalam masyarakat di tingkat lokal provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional, secara keseluruhan.
Direktur Eksekutif Indorating, Karel H Susetyo menyampaikan, beberapa potensi keamanan wilayah provinsi rawan konflik sosial dalam Pilpres 2014, dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu keterlibatan aktif gubernur dan wakil gubernur pada dua timses yang berbeda.
Kemudian polarisasi akibat keterlibatan aktif bupati dan wali kota pada salah satu timses dalam sebuah provinsi, keterlibatan unsur TNI/Polri dalam politik Pilpres secara terbuka atau tersembunyi, tingginya tingkat pelanggaran dalam kampanye pileg dan pilpres selama ini serta frekuensi dan luasnya jumlah sebaran kampanye hitam dalam masyarakat melalui media komunikasi kampanye seperti sosmed, pamflet, leaflet, tabloid, surat kaleng, spanduk.
Parameter selanjutnya kata Karel, frekuensi dan luasnya jumlah pemberitaan negatif campaign dalam media cetak, media online, TV sepanjang kampanye pilpres dan parameter besarnya kekuatan personel yang dikerahkan dalam pengamanan kampanye pilpres, kekuatan dukungan antarcapres yang berimbang di sebuah wilayah berbasis survei pilpres, situasi dan kondisi keamanan wilayah pada saat pra-pilpres, data wilayah rawan konflik Kementerian Sosial tahun 2013 serta pemetaan konstelasi politik lokal setelah pilpres.
"Berdasarkan delapan parameter tersebut, Indorating melakukan pemeringkatan keamanan wilayah provinsi dalam Pilpres 2014," ujar Karel melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Sabtu, (28/6/2014).
Dia menyebutkan pemeringkatan keamanan wilayah tersebut adalah, wilayah merah (Rawan Konflik) meliputi Provinsi Nangroe Aceh Darusallam, Provinsi Jatim, Provinsi Jabar, Provinsi Sulsel, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi NTB dan Provinsi DIY.
Sementara wilayah kuning (Waspada Konflik) meliputi Provinsi Sumut, Provinsi Jateng, Provinsi Sulteng, Provinsi Sultra, Provinsi Sumsel, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi NTT, dan Provinsi Gorontalo.
Wilayah Hijau (Aman Konflik) meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulut, Provinsi Sulbar, Provinsi Kalbar, Provinsi Kalteng, Provinsi Kaltim, Provinsi Kaltara, Provinsi Riau, Provinsi Babel, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumbar, dan Provinsi Kepri.
"Situasi rawan berpotensi besar terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Untuk itu situasi ini harus diantisipasi oleh pihak keamanan dalam hal ini Polri dan TNI, dengan memperkuat fungsi intelijen yang ada pada bagian territorial," tandasnya.
Indorating menilai kompetisi politik pilpres jelas membentuk fragmentasi dalam masyarakat di tingkat lokal provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional, secara keseluruhan.
Direktur Eksekutif Indorating, Karel H Susetyo menyampaikan, beberapa potensi keamanan wilayah provinsi rawan konflik sosial dalam Pilpres 2014, dengan menggunakan beberapa parameter, yaitu keterlibatan aktif gubernur dan wakil gubernur pada dua timses yang berbeda.
Kemudian polarisasi akibat keterlibatan aktif bupati dan wali kota pada salah satu timses dalam sebuah provinsi, keterlibatan unsur TNI/Polri dalam politik Pilpres secara terbuka atau tersembunyi, tingginya tingkat pelanggaran dalam kampanye pileg dan pilpres selama ini serta frekuensi dan luasnya jumlah sebaran kampanye hitam dalam masyarakat melalui media komunikasi kampanye seperti sosmed, pamflet, leaflet, tabloid, surat kaleng, spanduk.
Parameter selanjutnya kata Karel, frekuensi dan luasnya jumlah pemberitaan negatif campaign dalam media cetak, media online, TV sepanjang kampanye pilpres dan parameter besarnya kekuatan personel yang dikerahkan dalam pengamanan kampanye pilpres, kekuatan dukungan antarcapres yang berimbang di sebuah wilayah berbasis survei pilpres, situasi dan kondisi keamanan wilayah pada saat pra-pilpres, data wilayah rawan konflik Kementerian Sosial tahun 2013 serta pemetaan konstelasi politik lokal setelah pilpres.
"Berdasarkan delapan parameter tersebut, Indorating melakukan pemeringkatan keamanan wilayah provinsi dalam Pilpres 2014," ujar Karel melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Sabtu, (28/6/2014).
Dia menyebutkan pemeringkatan keamanan wilayah tersebut adalah, wilayah merah (Rawan Konflik) meliputi Provinsi Nangroe Aceh Darusallam, Provinsi Jatim, Provinsi Jabar, Provinsi Sulsel, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi NTB dan Provinsi DIY.
Sementara wilayah kuning (Waspada Konflik) meliputi Provinsi Sumut, Provinsi Jateng, Provinsi Sulteng, Provinsi Sultra, Provinsi Sumsel, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi NTT, dan Provinsi Gorontalo.
Wilayah Hijau (Aman Konflik) meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulut, Provinsi Sulbar, Provinsi Kalbar, Provinsi Kalteng, Provinsi Kaltim, Provinsi Kaltara, Provinsi Riau, Provinsi Babel, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumbar, dan Provinsi Kepri.
"Situasi rawan berpotensi besar terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Untuk itu situasi ini harus diantisipasi oleh pihak keamanan dalam hal ini Polri dan TNI, dengan memperkuat fungsi intelijen yang ada pada bagian territorial," tandasnya.
(kur)
Explore More