Fadjroel Belum Terima Somasi PT Kertas Nusantara
Jum'at, 27 Juni 2014 - 03:30 WIB
Fadjroel Belum Terima Somasi PT Kertas Nusantara
A
A
A
JAKARTA - CEO Pedoman Grup, Fadjroel Rachman mengaku pihaknya belum menerima surat somasi dari Direktur Utama PT Kertas Nusantara, Winson Pola mengenai pemberitaan pada Selasa 24 Juni 2014 lalu.
"Belum ada sama sekali. Kalau ada, kami akan baca dulu, minta bantuan ke penasehat hukum," ujar Fadjroel Rachman kepada Sindonews saat dihubungi, Kamis 26 Juni 2014 malam.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kertas Nusantara, Winson Pola mengaku telah melayangkan somasi ke empat media nasional, yakni Metro TV, Berita Satu, Jawa Pos dan Pedoman News.
Somasi itu terkait berita yang mengabarkan sejumlah karyawan PT Kertas Nusantara hendak mengadakan demonstrasi pada hari Selasa, 24 Juni 2014. Padahal, kata Winson, rencana demonstrasi yang diberitakan oleh empat media itu tidak pernah terjadi.
Pada Selasa 24 Juni 2014, secara serentak situs Metro TV, Berita Satu, Jawa Pos dan Pedoman News memberitakan ada sejumlah karyawan PT Kertas Nusantara yang hendak mengadakan unjuk rasa ke Kantor Bupati Berau, Kalimantan Timur.
Empat media tersebut mengatakan, rencana unjuk rasa didasari oleh tuntutan 1.200 karyawan yang belum menerima upah sejak bulan Februari 2014. Keempat media tersebut mengutip pernyataan Ketua SBSI Berau Suryadi.
"Padahal, Suryadi sudah tidak menjadi karyawan di PT Kertas Nusantara sejak tahun 2007, atau sudah selama tujuh tahun. Selain itu, selama ini aspirasi dari karyawan PT Kertas Nusantara ditampung oleh Ketua SPKHut Indra Alam, bukan oleh SBSI Berau," kata Winson, 25 Juni 2014.
Winson menduga pemberitaan itu karena pemilik tiga media itu mendukung calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni Surya Paloh (Metro TV), Dahlan Iskan (Jawa Pos). "Memiliki kepentingan untuk menjatuhkan citra dari calon presiden dari nomor urut satu Prabowo-Hatta," ujarnya.
Winson menjelaskan, bahwa perusahaan yang dipimpinnya pernah mengalami kesulitan keuangan sehingga sempat telat membayar gaji karyawan. Namun masalah pembayaran gaji ini sudah lama selesai.
"Kebetulan, calon presiden nomor urut satu pak Prabowo Subianto memiliki saham di perusahaan saya ini. Oleh karena itu, saya mengerti isu ini seksi untuk diberitakan oleh media yang tidak mendukung pak Prabowo. Namun sampai memalsu berita itu keterlaluan," tutur Winson.
"Belum ada sama sekali. Kalau ada, kami akan baca dulu, minta bantuan ke penasehat hukum," ujar Fadjroel Rachman kepada Sindonews saat dihubungi, Kamis 26 Juni 2014 malam.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kertas Nusantara, Winson Pola mengaku telah melayangkan somasi ke empat media nasional, yakni Metro TV, Berita Satu, Jawa Pos dan Pedoman News.
Somasi itu terkait berita yang mengabarkan sejumlah karyawan PT Kertas Nusantara hendak mengadakan demonstrasi pada hari Selasa, 24 Juni 2014. Padahal, kata Winson, rencana demonstrasi yang diberitakan oleh empat media itu tidak pernah terjadi.
Pada Selasa 24 Juni 2014, secara serentak situs Metro TV, Berita Satu, Jawa Pos dan Pedoman News memberitakan ada sejumlah karyawan PT Kertas Nusantara yang hendak mengadakan unjuk rasa ke Kantor Bupati Berau, Kalimantan Timur.
Empat media tersebut mengatakan, rencana unjuk rasa didasari oleh tuntutan 1.200 karyawan yang belum menerima upah sejak bulan Februari 2014. Keempat media tersebut mengutip pernyataan Ketua SBSI Berau Suryadi.
"Padahal, Suryadi sudah tidak menjadi karyawan di PT Kertas Nusantara sejak tahun 2007, atau sudah selama tujuh tahun. Selain itu, selama ini aspirasi dari karyawan PT Kertas Nusantara ditampung oleh Ketua SPKHut Indra Alam, bukan oleh SBSI Berau," kata Winson, 25 Juni 2014.
Winson menduga pemberitaan itu karena pemilik tiga media itu mendukung calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni Surya Paloh (Metro TV), Dahlan Iskan (Jawa Pos). "Memiliki kepentingan untuk menjatuhkan citra dari calon presiden dari nomor urut satu Prabowo-Hatta," ujarnya.
Winson menjelaskan, bahwa perusahaan yang dipimpinnya pernah mengalami kesulitan keuangan sehingga sempat telat membayar gaji karyawan. Namun masalah pembayaran gaji ini sudah lama selesai.
"Kebetulan, calon presiden nomor urut satu pak Prabowo Subianto memiliki saham di perusahaan saya ini. Oleh karena itu, saya mengerti isu ini seksi untuk diberitakan oleh media yang tidak mendukung pak Prabowo. Namun sampai memalsu berita itu keterlaluan," tutur Winson.
(dam)
