Akbar Tandjung Sebut Tim Prabowo-Hatta Solid
Rabu, 18 Juni 2014 - 17:09 WIB
Akbar Tandjung Sebut Tim Prabowo-Hatta Solid
A
A
A
JAKARTA - Tim Pemenangan Prabowo dinilai tak bekerja dengan baik dalam memberikan masukan ke capres nomor urut satu itu. Hal tersebut disampaiakan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari.
Sebelumnya, dalam setiap kampanye Prabowo selalu membawa nama KPK untuk mengungkap kebocoran negara yang mencapai Rp7.200 triliun. Namun, siapa sangka KPK ternyata tak pernah bicara kebocoran anggaran negara sebesar itu.
Menanggapi hal tersebut, anggota Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Akbar Tandjung mengatakan, pernyataan Prabowo adalah potensi kerugian negara jika kita tidak mengelola Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia secara sungguh-sungguh.
"Siapa bilang kita keropos, enggak solid? Kita solid. Pernyataan itu kan potensi kerugian negara sampai dengan Rp7.000 triliun, bilamana kita tidak mengelola alam secara sungguh-sungguh dan tidak sepenuhnya untuk diberikan bagi kemakmuran rakyat, akibatnya terjadi kebocoran," ujar Akbar di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (18/6/2014).
Politikus senior Partai Golkar itu menyontohkan, kebocoran negara dapat berasal dari sektor migas. Seperti diketahui, hingga saat ini, gas Tangguh untuk Fujian, Cina, masih diekspor dengan harga lama yaitu US$ 3,35 juta per million metric british thermal unit (MMBTU).
"Misalnya pada waktu apa itu tangguh. Dari harganya kan berbeda jauh begitu ya. Jadi, kalau dihitung-hitung potensi kerugian negara bisa sampai Rp7.000 triliun," ujarnya.
Saat dikonfirmasi, apakah pernyataan Prabowo tidak berdampak buruk bagi Hatta Rajasa sebagai cawapresnnya dan Menko Perokonomian pemerintahan SBY, Akbar mengatakan, semangat yang disampaikan Prabowo adalah semangat mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan APBN agar tidak terjadi kebocoran dalam anggran. Kalau tidak ada kebocoran maka bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. "Ini kan hitungan potensi," tegasnya.
"Tapi, kalau dari APBN kita Rp1.800 triliun, dan harus kita jaga jangan sampai terjadi kebocoran dalam APBN kita. Dulu pernah disebut-sebut hampir 30 persen bocor. Itu bisa mencapai Rp540 triliun. Dan harus kita jaga, jangan sampai terjadi itu (kebocoran)," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam setiap kampanye Prabowo selalu membawa nama KPK untuk mengungkap kebocoran negara yang mencapai Rp7.200 triliun. Namun, siapa sangka KPK ternyata tak pernah bicara kebocoran anggaran negara sebesar itu.
Menanggapi hal tersebut, anggota Penasihat Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Akbar Tandjung mengatakan, pernyataan Prabowo adalah potensi kerugian negara jika kita tidak mengelola Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia secara sungguh-sungguh.
"Siapa bilang kita keropos, enggak solid? Kita solid. Pernyataan itu kan potensi kerugian negara sampai dengan Rp7.000 triliun, bilamana kita tidak mengelola alam secara sungguh-sungguh dan tidak sepenuhnya untuk diberikan bagi kemakmuran rakyat, akibatnya terjadi kebocoran," ujar Akbar di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (18/6/2014).
Politikus senior Partai Golkar itu menyontohkan, kebocoran negara dapat berasal dari sektor migas. Seperti diketahui, hingga saat ini, gas Tangguh untuk Fujian, Cina, masih diekspor dengan harga lama yaitu US$ 3,35 juta per million metric british thermal unit (MMBTU).
"Misalnya pada waktu apa itu tangguh. Dari harganya kan berbeda jauh begitu ya. Jadi, kalau dihitung-hitung potensi kerugian negara bisa sampai Rp7.000 triliun," ujarnya.
Saat dikonfirmasi, apakah pernyataan Prabowo tidak berdampak buruk bagi Hatta Rajasa sebagai cawapresnnya dan Menko Perokonomian pemerintahan SBY, Akbar mengatakan, semangat yang disampaikan Prabowo adalah semangat mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan APBN agar tidak terjadi kebocoran dalam anggran. Kalau tidak ada kebocoran maka bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. "Ini kan hitungan potensi," tegasnya.
"Tapi, kalau dari APBN kita Rp1.800 triliun, dan harus kita jaga jangan sampai terjadi kebocoran dalam APBN kita. Dulu pernah disebut-sebut hampir 30 persen bocor. Itu bisa mencapai Rp540 triliun. Dan harus kita jaga, jangan sampai terjadi itu (kebocoran)," pungkasnya.
(maf)
