Alasan Pemred Obor Rakyat Pakai Baju Ala Jokowi
Sabtu, 14 Juni 2014 - 15:18 WIB
Alasan Pemred Obor Rakyat Pakai Baju Ala Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Kehadiran Pemimpin Redaksi (Pemred) Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya mengungkapkan alasannya mengenakan kemeja kotak-kotak yang identik dengan Joko Widodo (Jokowi).
"Kenapa saya pakai baju ini? Saya kebetulan adalah stake holder pemangku kepentingan Jakarta. Saya memiliki gubernur yang maju capres," ujar Setiyardi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (14/6/2014).
Setiyardi mengatakan, mengenakan kemeja kotak-kotak yang dulu pernah digunakan oleh pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat Pemilihan Gubernur 2012 lalu sebagai bentuk kekecewaan.
"Pak Jokowi tidak amanah dan ingkar kepada rakyat Jakarta," ujar Setiyardi.
Setiyardi juga mengaku kecewa karena tulisannya dalam tabloid dianggap mengandung unsur kampanye hitam. Menurutnya, apa yang ditulis di dalam tabloid itu fakta dan harus disampaikan ke masyarakat agar tidak salah memilih.
"Kita bukan pilih lurah, bupati. Kita berupaya pilih kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang membawahi 240 juta rakyat. Kita harus dapatkan calon yang terbaik. Kita harus menguliti track record calon itu. Kalau enggak mau dikritisi, jangan mau jadi capres atau cawapres,"ujarnya.
"Kenapa saya pakai baju ini? Saya kebetulan adalah stake holder pemangku kepentingan Jakarta. Saya memiliki gubernur yang maju capres," ujar Setiyardi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (14/6/2014).
Setiyardi mengatakan, mengenakan kemeja kotak-kotak yang dulu pernah digunakan oleh pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat Pemilihan Gubernur 2012 lalu sebagai bentuk kekecewaan.
"Pak Jokowi tidak amanah dan ingkar kepada rakyat Jakarta," ujar Setiyardi.
Setiyardi juga mengaku kecewa karena tulisannya dalam tabloid dianggap mengandung unsur kampanye hitam. Menurutnya, apa yang ditulis di dalam tabloid itu fakta dan harus disampaikan ke masyarakat agar tidak salah memilih.
"Kita bukan pilih lurah, bupati. Kita berupaya pilih kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang membawahi 240 juta rakyat. Kita harus dapatkan calon yang terbaik. Kita harus menguliti track record calon itu. Kalau enggak mau dikritisi, jangan mau jadi capres atau cawapres,"ujarnya.
(kri)
