Hindari kecurigaan, Bawaslu Perlu Klarifikasi Pertemuan Menteng
Hindari kecurigaan, Bawaslu Perlu Klarifikasi Pertemuan Menteng
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespons dengan cepat terkait dugaan adanya anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang melakukan pendataan warga terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Bawaslu dengan sigap memanggil Panglima TNI Jenderal Moeldoko, meski pada akhirnya diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksda Ade Supandi.
Namun, hal yang sama justru tidak terlihat terkait terungkapnya pertemuan antara Timses Jokowi-JK Trimedya Panjaitan, petinggi Polri yang juga Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Budi Gunawan, dan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di sebuah restoran di Menteng. Bawaslu belum memanggil ketiganya untuk melakukan konfirmasi.
Pemerhati Pemilu dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, dengan tensi tinggi dan ancaman pelanggaran kampanye yang terus muncul di Pilpres 2014, Bawaslu diminta sigap dalam bersikap. Ia juga mengajak publik untuk mendorong kesigapan Bawaslu dalam mencermati berbagai isu sensitif.
"Bawaslu harus mampu menjadi anjing penjaga dalam pelaksanaan kampanye pilpres. Netralitisan, independensi, antidiskriminasi dan berbagai prinsip kerja etis penyelenggara lainnya harus menjadi pijakan Bawaslu, manakala mendengar atau menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (13/6/2014).
Terkait pertemuan tripartit tersebut, lanjut dia, Bawaslu bisa meminta klarifikasi dari tiga pihak yang disebut-sebut terlibat. Hal itu dilakukan agar kecurigaan yang muncul bisa segera terjawab.
"Bawaslu juga harus bisa merespons secara bijak kasus-kasus yang muncul. Artinya jika sesuatu sudah menjadi isu di ruang publik terkait dugaan pelanggaran, maka wajib hukumnya Bawaslu mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi," tegas Lucius.
Dengan demikian, tambah dia, publik tak kehabisan energi untuk mendiskusikan sesuatu yang ujung-pangkalnya tidak jelas. Tujuannya agar kebenaran bisa ditegakkan.
Namun, hal yang sama justru tidak terlihat terkait terungkapnya pertemuan antara Timses Jokowi-JK Trimedya Panjaitan, petinggi Polri yang juga Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Budi Gunawan, dan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di sebuah restoran di Menteng. Bawaslu belum memanggil ketiganya untuk melakukan konfirmasi.
Pemerhati Pemilu dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, dengan tensi tinggi dan ancaman pelanggaran kampanye yang terus muncul di Pilpres 2014, Bawaslu diminta sigap dalam bersikap. Ia juga mengajak publik untuk mendorong kesigapan Bawaslu dalam mencermati berbagai isu sensitif.
"Bawaslu harus mampu menjadi anjing penjaga dalam pelaksanaan kampanye pilpres. Netralitisan, independensi, antidiskriminasi dan berbagai prinsip kerja etis penyelenggara lainnya harus menjadi pijakan Bawaslu, manakala mendengar atau menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (13/6/2014).
Terkait pertemuan tripartit tersebut, lanjut dia, Bawaslu bisa meminta klarifikasi dari tiga pihak yang disebut-sebut terlibat. Hal itu dilakukan agar kecurigaan yang muncul bisa segera terjawab.
"Bawaslu juga harus bisa merespons secara bijak kasus-kasus yang muncul. Artinya jika sesuatu sudah menjadi isu di ruang publik terkait dugaan pelanggaran, maka wajib hukumnya Bawaslu mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi," tegas Lucius.
Dengan demikian, tambah dia, publik tak kehabisan energi untuk mendiskusikan sesuatu yang ujung-pangkalnya tidak jelas. Tujuannya agar kebenaran bisa ditegakkan.
(kri)
Explore More