Harapan Forum RT/RW untuk Presiden Indonesia Baru

BANDUNG - Tanggal 9 Juli nanti masyarakat Indonesia akan memilih presiden dan wakilnya untuk menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Dengan bergantinya kepemimpinan, maka banyak pula harapan baru dari segelintir permasalahan yang ‎dialami selama ini.

Ketua Forum RT/RW Jabar Achyat Kartamiharja mengatakan, pihaknya ‎berharap presiden yang baru bisa lebih memberdayakan peran Ketua RT dan RW sebagai tonggak dasar pemerintahan di daerah.

"Kita menginginkan agar presiden yang baru memberdayakan kelembagaan pada level RT dan RW. Saat ini RT dan RW selalu dipandang sebelah mata," ucap Achyat kepada wartawan disela-sela pemberian dukungan terhadap capres-cawapres nomor urut 2 Jokowi-JK, di Jalan Anggrek, Kota Bandung, Kamis (12/6/2014).

Selain itu, pihaknya juga berharap presiden yang baru bisa memberikan perhatian yang lebih berupa gaji atau intensif kepada para pengurus RT dan RW yang layak‎. "Jangan sampai kita harus mengemis-ngemis meminta yang layak (gaji). Seharusnya pemerintah bisa berinisiatif," tutur Achyat yang sudah menjabat sebagai Ketua RT di Arcamanik selama 15 tahun tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua Forum RT/RW Kabupaten Bandung Muhamad Yus Rusmana menjelaskan, saat ini para Ketua RW hanya mendapat dana operasional sebesar Rp300 ribu yang dibayar pertiga bulan.

"Tapi itu bukan honor, hanya biaya operasional saja. Seharusnya kami yang sama-sama kerja dengan pemerintah bisa mendapatkan sesuatu yang kami anggap layak," ucap Ketua RW 14, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung tersebut.

Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Jumhur Hidayat, mendukung bentuk harapan Forum RT/RW terhadap presiden dan wakilnya yang akan memimpin Indonesia hingga lima tahun ke depan.

Menurut mantan Kepala BNP2TKI itu, pemerintah yang memiliki tujuan pelayanan publik seharusnya bisa memberdayakan para ketua RT atau RW sebagai corong pemerintahan dalam hal sosialisasi atau mengabarkan sesuatu hal.

"Tapi negara ini tidak punya mekanisme memberdayakan mereka sebagai pelayan publik. Kalau mereka bisa diberdayakan, setidaknya mereka bisa menjadi pengambil keputusan di tingkat kewilayahan," bebernya.

Jumhur menilai, jika hal itu bisa diwujudkan oleh presiden dan wakilnya maka bukan tidak mungkin pelayanan pemerintah, informasi, atau pun sosialisasi program pemerintah bisa langsung mengena dan diterima oleh masyarakat.

Saat ini, di Jabar terdapat sekira 185.600 RT yang terdapat di 48.147 RW, yang berada di 5.245 kelurahan di tingkat 626 kecamatan yang ada.

Untuk diketahui, saat ini Forum RT/RW bergabung bersama ARM untuk mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Jokowi-Jk, dalam Pilpres 2014 ini.