Kubu Prabowo Dirugikan Soal Bocornya Rahasia Negara

JAKARTA - Beredar surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran pada 1998, dinilai tidak perlu ditanggapi berlebihan.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, pihaknya tidak akan melaporkan bocornya dokumen rahasia negara tersebut ke pihak yang berwenang.

Mahfud mengatakan, tidak ada gunanya merespons kampanye hitam semacam ini. "Untuk apa dilaporkan. Pertama, kita tidak tahu siapa yang mengeluarkan, gimana kita mau melapor," kata Mahfud di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2104).

"Namanya juga sejenis kampanye hitam. Yang mengedarkan saja kita tidak tahu. Mau melaporkan siapa? Yang kedua, polisi sudah tahu itu beredar. Enggak usah dilaporkan. Harus dicari pelakunya," imbuhnya.

Saat dikonfirmasi apakah ada upaya dari pihaknya untuk mendesak TNI, agar melakukan pengusutan terhadap bocornya surat DKP, Mahfud mengatakan, "Untuk apa mendesak TNI. Enggak ada kerjaan," ujarnya.

Ia menambahkan, kampanye hitam dengan memunculkan surat pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran sangat merugikan pihak capres-cawapres nomor urut satu. Namun, hal tersebut tidak perlu ditanggapi. "Tidak ada gunanya juga ngelaporin. Tidak pernah ada manfaatnya juga," pungkas Mahfud.