Ini Evaluasi Debat Capres untuk KPU
Selasa, 10 Juni 2014 - 12:46 WIB
Ini Evaluasi Debat Capres untuk KPU
A
A
A
JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memberikan catatan pada debat capres dan cawapres sesi perdana yang telah dilaksanakan kemarin malam. JPPR memberikan enam catatan yang bisa digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi.
JPPR meminta pada debat capres agar dilakukan secara konseptual. Sehingga, para kandidat bisa lebih fokus memberikan jawaban seperti yang tertuang dalam visi-misi yang ditawarkan dua pasang calon.
"Salah satunya menggunakan visi-misi dan program yang telah disampaikan ke KPU dan membacakan kembali di sesi pertama ini terutama visi dan misi yang berkaitan dengan topik yang dibahas," ujar peneliti JPPR Masykurudin Hafidz, di Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Selain itu, pada debat kemarin malam lebih banyak memberikan porsi lebih kepada demokrasi, ketimbang program di bidang hukum. Sehingga, para kandidat terjebak pada demokrasi prosedural.
Sementara itu, pada sesi debat, panitia lebih banyak memberikan ruang kepada capres. Sedangkan, posisi cawapres hanya berfungsi sebagai pelengkap. Hal itu terlihat pada presentasi pasangan Prabowo-Hatta.
"Sementara Jokowi lebih berbagi dalam menjawab pertanyaan dengan Jusuf Kalla, baik dalam waktu maupun materi jawabannya," ungkapnya.
Dia melanjutkan, kesempatan yang diberikan kepada dua kandidat tak dimanfaatkan betul untuk menyampaikan program dan visi-misi. Baik pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK kerap melakukan pengulangan atas pertanyaan moderator.
Poin kelima, dalam catatan JPPR, fungsi moderator justru terjebak pada situasi dan kondisi di areal debat. Moderator dianggap membuang-buang waktu dengan berkali-kali mengingatkan audiens agar tidak gaduh dalam ruangan. Padahal, kata Masykur, di stasiun televisi masyarakat tidak terganggu dengan hal itu.
Terakhir, poin keenam yang harus menjadi evaluasi KPU adalah soal pertanyaan yang dibuat moderator terlalu panjang. Katanya, kerap pertanyaan yang disampaikan moderator terlalu melebar. Sehingga, membuat para kandidat sulit fokus memberikan jawaban.
"Pertanyaan dapat diawali dengan kasus-kasus kunci yang terjadi selama ini, sehingga masyarakat pemilih dan mengukur sejauhmana kualitas jawaban dan pemihakan kepada siapa dari jawaban tersebut," tambahnya.
JPPR meminta pada debat capres agar dilakukan secara konseptual. Sehingga, para kandidat bisa lebih fokus memberikan jawaban seperti yang tertuang dalam visi-misi yang ditawarkan dua pasang calon.
"Salah satunya menggunakan visi-misi dan program yang telah disampaikan ke KPU dan membacakan kembali di sesi pertama ini terutama visi dan misi yang berkaitan dengan topik yang dibahas," ujar peneliti JPPR Masykurudin Hafidz, di Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Selain itu, pada debat kemarin malam lebih banyak memberikan porsi lebih kepada demokrasi, ketimbang program di bidang hukum. Sehingga, para kandidat terjebak pada demokrasi prosedural.
Sementara itu, pada sesi debat, panitia lebih banyak memberikan ruang kepada capres. Sedangkan, posisi cawapres hanya berfungsi sebagai pelengkap. Hal itu terlihat pada presentasi pasangan Prabowo-Hatta.
"Sementara Jokowi lebih berbagi dalam menjawab pertanyaan dengan Jusuf Kalla, baik dalam waktu maupun materi jawabannya," ungkapnya.
Dia melanjutkan, kesempatan yang diberikan kepada dua kandidat tak dimanfaatkan betul untuk menyampaikan program dan visi-misi. Baik pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK kerap melakukan pengulangan atas pertanyaan moderator.
Poin kelima, dalam catatan JPPR, fungsi moderator justru terjebak pada situasi dan kondisi di areal debat. Moderator dianggap membuang-buang waktu dengan berkali-kali mengingatkan audiens agar tidak gaduh dalam ruangan. Padahal, kata Masykur, di stasiun televisi masyarakat tidak terganggu dengan hal itu.
Terakhir, poin keenam yang harus menjadi evaluasi KPU adalah soal pertanyaan yang dibuat moderator terlalu panjang. Katanya, kerap pertanyaan yang disampaikan moderator terlalu melebar. Sehingga, membuat para kandidat sulit fokus memberikan jawaban.
"Pertanyaan dapat diawali dengan kasus-kasus kunci yang terjadi selama ini, sehingga masyarakat pemilih dan mengukur sejauhmana kualitas jawaban dan pemihakan kepada siapa dari jawaban tersebut," tambahnya.
(kri)
