Warga Dolly Galang Tanda Tangan Tolak Pilpres
Senin, 09 Juni 2014 - 15:42 WIB
Warga Dolly Galang Tanda Tangan Tolak Pilpres
A
A
A
SURABAYA - Setelah PSK dan Mucikari di lokalisasi Dolly, kini giliran pedagang kaki lima (PKL) yang menyatakan memboikot Pilpres 9 Juli mendatang. Aksi ini ditunjukkan dengan penggalangan 1.000 tanda tangan.
Bukti 1.000 tanda tangan ini akan ditunjukkan kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai bentuk penolakkan atas penutupan lokalisasi yang berada di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya itu.
Koordinator Aksi, Apeng menyatakan, jika Pemkot Surabaya tetap menutup lokalisasi maka para PKL akan memboikot Pilpres pada 9 Juli nanti.
Dalam penggalangan tanda tangan ini, mereka membawa kain putih tersebut keliling kampung di sekitar lokalisasi. Selain itu, dalam aksi tersebut juga disertai orasi-orasi penolakkan penutupan lokalisasi.
"Responnya cukup antusias. Meraka juga ikut menolak penutupan yang dibuktikan dengan menandatangani kain putih itu," jelasnya.
Dia menjelaskan, alasannya memboikot Pilpres lantaran para wakil rakyat dan presiden terpilih merupakan produk politik.
Namun, mereka tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Penutupan Dolly ini bukti nyata ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib rakyat kecil.
"Kami sepakat dan tegas menolak dan tidak akan memberikan hak suara kami di Pilpres 9 Juli nanti," kata Apeng. Bahkan, dia tidak peduli meski tempatnya terdapat tempat pemungutan suara (TPS). "Walau disini ada TPS kami tetap menolak," timpalnya.
Bukti 1.000 tanda tangan ini akan ditunjukkan kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai bentuk penolakkan atas penutupan lokalisasi yang berada di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya itu.
Koordinator Aksi, Apeng menyatakan, jika Pemkot Surabaya tetap menutup lokalisasi maka para PKL akan memboikot Pilpres pada 9 Juli nanti.
Dalam penggalangan tanda tangan ini, mereka membawa kain putih tersebut keliling kampung di sekitar lokalisasi. Selain itu, dalam aksi tersebut juga disertai orasi-orasi penolakkan penutupan lokalisasi.
"Responnya cukup antusias. Meraka juga ikut menolak penutupan yang dibuktikan dengan menandatangani kain putih itu," jelasnya.
Dia menjelaskan, alasannya memboikot Pilpres lantaran para wakil rakyat dan presiden terpilih merupakan produk politik.
Namun, mereka tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Penutupan Dolly ini bukti nyata ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib rakyat kecil.
"Kami sepakat dan tegas menolak dan tidak akan memberikan hak suara kami di Pilpres 9 Juli nanti," kata Apeng. Bahkan, dia tidak peduli meski tempatnya terdapat tempat pemungutan suara (TPS). "Walau disini ada TPS kami tetap menolak," timpalnya.
(sms)
