Bawaslu Terima Laporan Soal Dugaan Ada Babinsa
Jum'at, 06 Juni 2014 - 16:02 WIB
Bawaslu Terima Laporan Soal Dugaan Ada Babinsa
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) resmi menerima laporan dugaan keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa), dari kuasa hukum pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Namun, pihak Bawaslu masih belum menemukan barang bukti atas dugaan keterlibatan Babinsa, yang diduga melakukan pendataan terhadap warga serta pengarahan kepada capres dan cawapres tertentu.
"Saya baca juga pagi ini di media massa, bahwa perwira menengah kalau dia tidak salah, dia mengaku bahwa itu dilakukan untuk mengetahui preferensi pemilih," kata pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (6/6/2014).
Menurutnya, laporan dari kuasa hukum pasangan Jokowi-JK menjadi acuan utama untuk menyelidiki, ada atau tidaknya dugaan keterlibatan oknum Babinsa yang melakukan pendataan penduduk untuk kepentingan politik.
Nelson menyatakan, sejauh ini pihaknya masih berpegang teguh dan percaya atas posisi TNI dan Polri yang secara tegas akan bersikap netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini.
Dia percaya posisi TNI dan Polri tetap bertugas mengamankan pemilu. "(Pengamanan pemilu oleh TNI) itu pun dengan permintaan Polri sesuai dengan aturan yang ada," tambahnya.
Sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa orang diduga Babinsa melakukan pendataan terhadap para warga di Jakarta Pusat. Bukan cuma pendataan, oknum Babinsa itu diduga mengarahkan warga agar memilih pasangan capres dan cawapres tertentu.
Namun, pihak Bawaslu masih belum menemukan barang bukti atas dugaan keterlibatan Babinsa, yang diduga melakukan pendataan terhadap warga serta pengarahan kepada capres dan cawapres tertentu.
"Saya baca juga pagi ini di media massa, bahwa perwira menengah kalau dia tidak salah, dia mengaku bahwa itu dilakukan untuk mengetahui preferensi pemilih," kata pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (6/6/2014).
Menurutnya, laporan dari kuasa hukum pasangan Jokowi-JK menjadi acuan utama untuk menyelidiki, ada atau tidaknya dugaan keterlibatan oknum Babinsa yang melakukan pendataan penduduk untuk kepentingan politik.
Nelson menyatakan, sejauh ini pihaknya masih berpegang teguh dan percaya atas posisi TNI dan Polri yang secara tegas akan bersikap netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini.
Dia percaya posisi TNI dan Polri tetap bertugas mengamankan pemilu. "(Pengamanan pemilu oleh TNI) itu pun dengan permintaan Polri sesuai dengan aturan yang ada," tambahnya.
Sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa orang diduga Babinsa melakukan pendataan terhadap para warga di Jakarta Pusat. Bukan cuma pendataan, oknum Babinsa itu diduga mengarahkan warga agar memilih pasangan capres dan cawapres tertentu.
(maf)
