KPK Belum Tahu Ada Transaksi Dana Kampanye Mencurigakan

Kamis, 05 Juni 2014 - 22:46 WIB
KPK Belum Tahu Ada Transaksi...
KPK Belum Tahu Ada Transaksi Dana Kampanye Mencurigakan
A A A
JAKARTA - Juru Bicara KPK, Johan Budi mengaku belum mengetahui ada dana mencurigakan, kampanye partai politik di Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu, seperti yang diungkap oleh Bawaslu.

"Laporan transaksi mencurigakan caleg terkait pileg dari PPATK, belum masuk," kata Johan di KPK, Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Johan mengaku akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah laporannya sudah masuk ke KPK atau belum. "Saya tidak tahu laporan itu masuk ke tim gugus tugas (Bawaslu, KPK, PPATK) atau penindakan. Saya tadi cek ke gratifikasi dan penindakan, belum ada," imbuhnya.

Johan menjelaskan, jika ada laporan masuk, akan ditelaah terlebih dahulu. Menurutnya, bisa ditindaklanjuti jika didukung dengan bukti yang cukup. "Bisa ditindaklanjuti jika informasi valid dan ada unsur-unsur yang bisa diselidiki," kata Johan.

Sebelumnya, Bawaslu menemukan adanya pejabat yang menyumbang dana kampanye ke Partai Politik. Transaksi mencurigakan dana kampanye itu dilaporkan oleh PPATK ke Bawaslu.
(maf)
Berita Terkait
Sumbangan Dana Kampanye...
Sumbangan Dana Kampanye Paslon Adnan-Kio Capai Rp2,4 Miliar
KPK Dorong Perbaikan...
KPK Dorong Perbaikan Sistem Pembiayaan Politik, Termasuk Pembatasan Biaya Kampanye
Soal Dana Kampanye,...
Soal Dana Kampanye, Ini Penjelasan Waketum Garuda
Konferensi Pers Bawaslu...
Konferensi Pers Bawaslu Terkait Laporan Dana Kampanye
KPU Akan Batasi Dana...
KPU Akan Batasi Dana Kampanye di Pilkada, Besaran Variatif per Daerah
Fahri Hamzah: Aturan...
Fahri Hamzah: Aturan Dana Kampanye Langgengkan Korupsi
Berita Terkini
Kabar Duka, Mantan Dubes...
Kabar Duka, Mantan Dubes Prof Bachtiar Aly Meninggal Dunia
Prabowo, Jokowi, SBY...
Prabowo, Jokowi, SBY Kompak Hadiri Pernikahan Putra Boy Thohir
Hasto Singgung Febrie...
Hasto Singgung Febrie Tak Diborgol: Peringatkan Bahaya Ketidakadilan Hukum
Hari Mangrove Sedunia,...
Hari Mangrove Sedunia, Pemerintah dan APHI Dorong Pengelolaan Berkelanjutan
Prabowo Bentuk 7 Kejari...
Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru Lewat Perpres 40 Tahun 2026, Raja Ampat hingga Pangandaran Masuk Daftar
Indonesia Dorong Dewan...
Indonesia Dorong Dewan Keamanan PBB Perkuat Pencegahan Konflik-ASEAN dan Jadi Mitra Perdamaian
Infografis
Penerima Bansos 2026...
Penerima Bansos 2026 Wajib Tahu! Ini Penjelasan Desil yang Jadi Penentu Kelayakan Bantuan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved