JK Tidak Tahu Ada Uang Lelah di Kemenlu
Rabu, 04 Juni 2014 - 15:51 WIB
JK Tidak Tahu Ada Uang Lelah di Kemenlu
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak tahu ada uang lelah sebesar Rp40 juta per kegiatan, kepada mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda, dalam acara konferensi internasional.
"Sebagai wapres saya tidak tahu," kata JK dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dihadirkan sebagai saksi meringankan bagi mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenlu Sudjadnan Parnohadiningrat, terdakwa korupsi dana pertemuan dan sidang internasional di Departemen Luar Negeri (sekarang Kemenlu) selama 2004-2005.
Lantas, Jaksa KPK menggali sumber dana kegiatan internasional itu. Menurut JK dari Deplu, tapi tidak dijelaskan secara rinci. JK menekankan pentingnya peran negara. "(Dana) Itu Deplu. Di departemen tentu ada pertimbangan. Ini rahasia, semua negara lakukan itu demi jiwa warga negaranya," ucap JK.
JK menegaskan, tidak mengetahui dugaan penerimaan uang oleh Hassan. Pasalnya, hal itu sudah sangat teknis. JK memandang, persoalan sumber dana kegiatan itu termasuk teknis di Kemenlu.
"Saya tidak tahu teknis, saya tidak bicara teknis. Saya hanya berbicara bahwa pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab menyelamatkan warganya apabila ada masalah," tegas JK.
Seperti diketahui, Sudjadnan Parnohadiningrat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp4,5 M. Dari, uang Rp4,5 miliar itu, Rp300 juta untuk kepentingan Sudjadnan sendiri.
Kepala Biro Keuangan Deplu Warsita Eka sebesar Rp15 juta, Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Sekjen Deplu I Gusti Putu Adnyana Rp165 juta, Kepala Bagian Pengendali Anggaran Sekjen Deplu Suwartini Wirta sebesar Rp165 juta, dan Sekretariat Jenderal Deplu Rp110 juta dan mantan Menteri Luar Negeri kebagian dana sebesar Rp440 juta dari Sudjadnan.
"Sebagai wapres saya tidak tahu," kata JK dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dihadirkan sebagai saksi meringankan bagi mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenlu Sudjadnan Parnohadiningrat, terdakwa korupsi dana pertemuan dan sidang internasional di Departemen Luar Negeri (sekarang Kemenlu) selama 2004-2005.
Lantas, Jaksa KPK menggali sumber dana kegiatan internasional itu. Menurut JK dari Deplu, tapi tidak dijelaskan secara rinci. JK menekankan pentingnya peran negara. "(Dana) Itu Deplu. Di departemen tentu ada pertimbangan. Ini rahasia, semua negara lakukan itu demi jiwa warga negaranya," ucap JK.
JK menegaskan, tidak mengetahui dugaan penerimaan uang oleh Hassan. Pasalnya, hal itu sudah sangat teknis. JK memandang, persoalan sumber dana kegiatan itu termasuk teknis di Kemenlu.
"Saya tidak tahu teknis, saya tidak bicara teknis. Saya hanya berbicara bahwa pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab menyelamatkan warganya apabila ada masalah," tegas JK.
Seperti diketahui, Sudjadnan Parnohadiningrat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp4,5 M. Dari, uang Rp4,5 miliar itu, Rp300 juta untuk kepentingan Sudjadnan sendiri.
Kepala Biro Keuangan Deplu Warsita Eka sebesar Rp15 juta, Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Sekjen Deplu I Gusti Putu Adnyana Rp165 juta, Kepala Bagian Pengendali Anggaran Sekjen Deplu Suwartini Wirta sebesar Rp165 juta, dan Sekretariat Jenderal Deplu Rp110 juta dan mantan Menteri Luar Negeri kebagian dana sebesar Rp440 juta dari Sudjadnan.
(maf)
