Kubu Jokowi-JK Kritik Saran Presiden SBY
A
A
A
JAKARTA - Kubu calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-JK mengkritiki saran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal menteri yang jadi tim sukses Capres 2014 agar mengundurkan diri dari jabatannya.
Indra J Piliang, pendukung Jokowi-JK mempertanyakan, kenapa imbauan itu baru dilontarkan sekarang, kenapa tidak pada 2004 atau 2009. Karena, saat 2009 juga banyak menteri aktif yang jadi tim sukses.
"Kita tahu tahun 2009 ketua tim kampanye nasional JK-Wiranto itu Pak Fahmi Idris, dia masih menteri waktu itu, kemudian ketua tim kampanye nasional SBY-Boediono Pak Hatta Rajasa, dia masih menteri waktu itu," ujarnya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa 3 Juni 2014 malam.
Meski demikian, kata Indra, semua itu hak prerogatif SBY. Tapi, kata dia, kalau imbauan itu adalah suatu sikap yang tidak tegas, kalau mau reshuffle sekalian.
"Menurut saya ini hak prerogratif presiden, mau mengganti, jauh lebih baik diganti atau direshuffle daripada diimbau. Diimbau itu enggak ada tataran hukumnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden SBY menyarankan agar menteri-menteri yang ikut jadi tim sukses capres agar mundur dari jabatannya supaya kinerja menteri tidak terganggu dengan aktivitas tersebut. SBY juga berharap, pemerintahannya berjalan mulus hingga akhir jabatannya.
"Besok tanggal 4 Juni 2014, saya akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para Menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya," ujarnya di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa 3 Juni 2014.
Indra J Piliang, pendukung Jokowi-JK mempertanyakan, kenapa imbauan itu baru dilontarkan sekarang, kenapa tidak pada 2004 atau 2009. Karena, saat 2009 juga banyak menteri aktif yang jadi tim sukses.
"Kita tahu tahun 2009 ketua tim kampanye nasional JK-Wiranto itu Pak Fahmi Idris, dia masih menteri waktu itu, kemudian ketua tim kampanye nasional SBY-Boediono Pak Hatta Rajasa, dia masih menteri waktu itu," ujarnya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa 3 Juni 2014 malam.
Meski demikian, kata Indra, semua itu hak prerogatif SBY. Tapi, kata dia, kalau imbauan itu adalah suatu sikap yang tidak tegas, kalau mau reshuffle sekalian.
"Menurut saya ini hak prerogratif presiden, mau mengganti, jauh lebih baik diganti atau direshuffle daripada diimbau. Diimbau itu enggak ada tataran hukumnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden SBY menyarankan agar menteri-menteri yang ikut jadi tim sukses capres agar mundur dari jabatannya supaya kinerja menteri tidak terganggu dengan aktivitas tersebut. SBY juga berharap, pemerintahannya berjalan mulus hingga akhir jabatannya.
"Besok tanggal 4 Juni 2014, saya akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para Menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya," ujarnya di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa 3 Juni 2014.
(mhd)