Soal Kivlan Zein, Komnas HAM Tepis Ada Unsur Politik

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM) menepis pemanggilan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen terkait info kasus penculikan dan penghilangan paksa 13 orang aktivis 1998, lantaran ada tekanan politik.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, pemanggilan itu berdasarkan pernyataan Kivlan Zen sendiri yang mengaku mengetahui keberadaan korban penculikan itu.

"Tidak ada politik, infomasi awal kan dari Pak Kivlan. Pemicunya atas penyataan Pak Kivlan," tegas Natalius Pigai saat dihubungi wartawan, Selasa (3/6/2014).

Natalius menjelaskan, ada aduan dari pihak keluarga korban, sehingga Komnas HAM berupaya meminta keterangan dari Kivlan yang mengaku mengetahui terhadap peristiwa itu. Dia menegaskan, penting bagi keluarga korban.

"Komnas HAM kebetulan mempunyai kewenangan itu atas permintaan keluarga korban," tegasnya.

Sebelumnya, Kivlan Zein melaporkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ke Ombudsman RI atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Bahkan, Kuasa hukum Kivlan Zein, Mahendradatta menuding Komnas HAM bermain politik di balik pemanggilan kliennya. Padahal pekerjaan Komnas HAM masih banyak belum selesai.

"Karena terlalu banyak utang-utang Komnas HAM yang lain lambat tapi kenapa ini begitu cepat. Saya lihat Komnas HAM ini sudah bermain politik," kata Mahendradatta.