PDIP Tepis Klaim Hashim Soal Dana Pilgub Jokowi
Selasa, 03 Juni 2014 - 10:37 WIB
PDIP Tepis Klaim Hashim Soal Dana Pilgub Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang merasa dibohongi karena telah mengeluarkan dana Rp52,3 miliar untuk memenangkan Joko Widodo alias Jokowi pada Pemilu DKI Jakarta 2012 lalu, membuat PDI Perjuangan meradang.
Pasalnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menganggap Hashim seolah merasa paling berjasa untuk memenangkan Jokowi menjadi Gubernur DKI.
Menurut Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dana untuk memenangkan Jokowi pada Pilkada DKI 2012 silam merupakan hasil gotong royong.
“Dana pemenangan Pilgub DKI itu diperoleh secara gotong royong. Seluruh kepala daerah dari PDIP se-Indonesia, seluruh anggota legislatif dan struktural partai termasuk Ibu Megawati bergotong royong untuk Pak Jokowi,” kata Hasto di Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Hasto yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi di pemilu presiden justru menuding Hashim telah melemparkan bumerang. Sebab, mengeluarkan dana Rp52,3 miliar untuk memenangkan calon di pemilukada jelas menyalahi aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
“Jadi sudah semestinya KPU DKI untuk mengusut Pak Hashim karena dugaan pelanggaran aturan dana kampanye,” tandas Hasto.
Lebih lanjut orang dekat Megawati itu menegaskan, justru yang perlu dicermati adalah kemungkinan penggunaan dana itu untuk iklan yang menampilkan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI.
Hasto pun bersedia membuka rekening kampanye Jokowi-Ahok. “Kita di Tim Kampanye Jokowi-Ahok saat Pilakda DKI siap buka-bukaan dengan Pak Hashim. Saya yakin Pak Ahok yang juga kader Gerindra bisa menjadi wasit yang baik atas kebenaran dana kampanye itu,” ucap Hasto.
Lebih dari itu Hasto menganggap pernyataan Hashim telah menunjukkan bahwa adik Prabowo Subianto itu mengeluarkan uang sebagai investasi politik. Sebab, kata Hasto, dana yang dikeluarkan Hashim ternyata menjadi alat untuk mengontrol Jokowi-Ahok dalam memimpin DKI.
“Untunglah Jokowi tetap bebas merdeka karena menyadari bahwa kemenangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wagub DKI itu adalah hasil dukungan rakyat, bukan karena investasi modal Pak Hashim. Publik juga mencatat bahwa motif Pak Hashim sebenarnya dalam politik sama halnya dengan investasi yang modalnya harus kembali,” tandas Hasto.
Lantas bagaimana dengan klaim Hashim yang menyebut Prabowo sebagai pihak yang paling berjasa dalam membawa Jokowi ke DKI Jakarta? Hasto lagi-lagi menepis klaim itu. Ditegaskannya, bukan Prabowo atau Hashim yang punya andil besar membawa Jokowi yang saat itu masih menjadi Wali Kota Surakarta untuk diusung di Pemilukada DKI.
Hasto menyebut dua nama yang punya andil besar meyakinkan Megawati agar mengusung Jokowi. Pertama adalah Wakil Wali Kota Surakarta FX Rudiyatmo, dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago.
“Kedua orang itulah yang justru lebih berperan di dalam penetapan Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo sendiri. Dan tentunya juga karena keyakinan Ibu Megawati untuk mengambil keputusan mencalonkan Pak Jokowi sebagai cagub,” ucap Hasto.
Pasalnya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menganggap Hashim seolah merasa paling berjasa untuk memenangkan Jokowi menjadi Gubernur DKI.
Menurut Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dana untuk memenangkan Jokowi pada Pilkada DKI 2012 silam merupakan hasil gotong royong.
“Dana pemenangan Pilgub DKI itu diperoleh secara gotong royong. Seluruh kepala daerah dari PDIP se-Indonesia, seluruh anggota legislatif dan struktural partai termasuk Ibu Megawati bergotong royong untuk Pak Jokowi,” kata Hasto di Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Hasto yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi di pemilu presiden justru menuding Hashim telah melemparkan bumerang. Sebab, mengeluarkan dana Rp52,3 miliar untuk memenangkan calon di pemilukada jelas menyalahi aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
“Jadi sudah semestinya KPU DKI untuk mengusut Pak Hashim karena dugaan pelanggaran aturan dana kampanye,” tandas Hasto.
Lebih lanjut orang dekat Megawati itu menegaskan, justru yang perlu dicermati adalah kemungkinan penggunaan dana itu untuk iklan yang menampilkan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI.
Hasto pun bersedia membuka rekening kampanye Jokowi-Ahok. “Kita di Tim Kampanye Jokowi-Ahok saat Pilakda DKI siap buka-bukaan dengan Pak Hashim. Saya yakin Pak Ahok yang juga kader Gerindra bisa menjadi wasit yang baik atas kebenaran dana kampanye itu,” ucap Hasto.
Lebih dari itu Hasto menganggap pernyataan Hashim telah menunjukkan bahwa adik Prabowo Subianto itu mengeluarkan uang sebagai investasi politik. Sebab, kata Hasto, dana yang dikeluarkan Hashim ternyata menjadi alat untuk mengontrol Jokowi-Ahok dalam memimpin DKI.
“Untunglah Jokowi tetap bebas merdeka karena menyadari bahwa kemenangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wagub DKI itu adalah hasil dukungan rakyat, bukan karena investasi modal Pak Hashim. Publik juga mencatat bahwa motif Pak Hashim sebenarnya dalam politik sama halnya dengan investasi yang modalnya harus kembali,” tandas Hasto.
Lantas bagaimana dengan klaim Hashim yang menyebut Prabowo sebagai pihak yang paling berjasa dalam membawa Jokowi ke DKI Jakarta? Hasto lagi-lagi menepis klaim itu. Ditegaskannya, bukan Prabowo atau Hashim yang punya andil besar membawa Jokowi yang saat itu masih menjadi Wali Kota Surakarta untuk diusung di Pemilukada DKI.
Hasto menyebut dua nama yang punya andil besar meyakinkan Megawati agar mengusung Jokowi. Pertama adalah Wakil Wali Kota Surakarta FX Rudiyatmo, dan pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago.
“Kedua orang itulah yang justru lebih berperan di dalam penetapan Pak Jokowi dibandingkan Pak Prabowo sendiri. Dan tentunya juga karena keyakinan Ibu Megawati untuk mengambil keputusan mencalonkan Pak Jokowi sebagai cagub,” ucap Hasto.
(hyk)
