Kivlan: Kalau Saya Bongkar, Kasihan Megawati
Senin, 02 Juni 2014 - 16:29 WIB
Kivlan: Kalau Saya Bongkar, Kasihan Megawati
A
A
A
JAKARTA - Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen Kivlan Zein menyatakan kesiapannya memberikan keterangan atas peristiwa hilangnya 13 Aktivis 98. Namun Kivlan menyenggol nama Megawati Soekarnoputri dalam peristiwa penculikan lebih dari belasan aktivis tersebut.
Menurut Kivlan, dia merasa tidak enak kepada beberapa pihak jika ingin mengungkap kasus itu. Termasuk ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kalau saya bongkar semua, kasihan Megawati. Karena saat itu dalam tragedi banyak foto Mega," kata Kivlan usai memberikan laporan ke Ombudsman, Gedung Pengadilan Tipikor Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (2/6/2014).
Namun Kivlan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya yang membawa-bawa nama petinggi PDIP tersebut. Dia hanya mengatakan, perlu ada panel nasional yang memfasilitasinya untuk mengungkap hilangnya belasan aktivis tersebut.
Bahkan tidak hanya aktivis 98 yang ingin diungkap Kivlan. Namun juga kasus kerusuhan Ambon, Priok, Poso, serta Sampit. "Ini harus diselesaikan secara nasional," katanya.
Untuk mengungkap kasus-kasus ini, Kivlan menegaskan hanya bisa di panel nasional. Komnas HAM tidak berhak memanggil dirinya dalam kasus ini. Pasalnya dalam Undang-undang tahun 2000 tentang HAM, kasus pelanggaran HAM sebelum tahun 2000 harus diadili di pengadilan HAM ad hoc.
"Komnas HAM tidak berhak memanggil saya apabila tidak ada pengadilan ad hoc," tukasnya.
Menurut Kivlan, dia merasa tidak enak kepada beberapa pihak jika ingin mengungkap kasus itu. Termasuk ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kalau saya bongkar semua, kasihan Megawati. Karena saat itu dalam tragedi banyak foto Mega," kata Kivlan usai memberikan laporan ke Ombudsman, Gedung Pengadilan Tipikor Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (2/6/2014).
Namun Kivlan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya yang membawa-bawa nama petinggi PDIP tersebut. Dia hanya mengatakan, perlu ada panel nasional yang memfasilitasinya untuk mengungkap hilangnya belasan aktivis tersebut.
Bahkan tidak hanya aktivis 98 yang ingin diungkap Kivlan. Namun juga kasus kerusuhan Ambon, Priok, Poso, serta Sampit. "Ini harus diselesaikan secara nasional," katanya.
Untuk mengungkap kasus-kasus ini, Kivlan menegaskan hanya bisa di panel nasional. Komnas HAM tidak berhak memanggil dirinya dalam kasus ini. Pasalnya dalam Undang-undang tahun 2000 tentang HAM, kasus pelanggaran HAM sebelum tahun 2000 harus diadili di pengadilan HAM ad hoc.
"Komnas HAM tidak berhak memanggil saya apabila tidak ada pengadilan ad hoc," tukasnya.
(hyk)
