Moeldoko Nilai Dikotomi Sipil-Militer Tak Relevan
Rabu, 28 Mei 2014 - 15:37 WIB
Moeldoko Nilai Dikotomi Sipil-Militer Tak Relevan
A
A
A
JAKARTA - Dikotomi sipil-militer dalam bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, dinilai sudah tidak relevan.
Seperti diketahui bersama, pilpres Juli 2014 mendatang akan diikuti oleh dua pasang capres-cawapres yang berasal dari unsur sipil dan militer.
Capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo berasal dari kalangan sipil. Sementara capres yang diusung Partai Gerindra Parobowo Subianto berasal dari kalangan militer.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, dalam era yang sudah demokratis seperti saat ini, seharusnya dikotomi antara sipil dan militer harus dihilangkan.
"Jika kita sepakat untuk memajukan demokrasi di Indonesia, maka istilah itu harus hilang. Lagian, beliau itu (Prabowo) adalah mantan militer, jadi sudah bukan militer lagi," ujar Moeldoko kepada wartawan di Media Center Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/5/2014).
Lebih lanjut dia menilai, jika kita masih berbicara dikotomi sipil-militer berarti kita mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. Menurutnya, salah satu ciri negara maju adalah mereka menerapkan meritokrasi.
Artinya negara akan memilih tenaga-tenaga unggul untuk mengurusi negara. "Jadi, siapapun yang akan menjadi presiden nanti, baik dari kalangan sipil maupun militer, ia pasti memiliki komitmen besar untuk membangun negara ke arah yang lebih maju," pungkasnya.
Seperti diketahui bersama, pilpres Juli 2014 mendatang akan diikuti oleh dua pasang capres-cawapres yang berasal dari unsur sipil dan militer.
Capres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo berasal dari kalangan sipil. Sementara capres yang diusung Partai Gerindra Parobowo Subianto berasal dari kalangan militer.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, dalam era yang sudah demokratis seperti saat ini, seharusnya dikotomi antara sipil dan militer harus dihilangkan.
"Jika kita sepakat untuk memajukan demokrasi di Indonesia, maka istilah itu harus hilang. Lagian, beliau itu (Prabowo) adalah mantan militer, jadi sudah bukan militer lagi," ujar Moeldoko kepada wartawan di Media Center Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/5/2014).
Lebih lanjut dia menilai, jika kita masih berbicara dikotomi sipil-militer berarti kita mengalami kemunduran dalam berdemokrasi. Menurutnya, salah satu ciri negara maju adalah mereka menerapkan meritokrasi.
Artinya negara akan memilih tenaga-tenaga unggul untuk mengurusi negara. "Jadi, siapapun yang akan menjadi presiden nanti, baik dari kalangan sipil maupun militer, ia pasti memiliki komitmen besar untuk membangun negara ke arah yang lebih maju," pungkasnya.
(maf)
