Alasan Golkar Copot Agus Gumiwang dari Pimpinan Komisi I DPR
Senin, 26 Mei 2014 - 15:28 WIB
Alasan Golkar Copot Agus Gumiwang dari Pimpinan Komisi I DPR
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Tantowi Yahya mengungkapkan alasan pencopotan Agus Gumiwang dari jabatan Wakil Ketua Komisi I DPR.
"Itu adalah bagian dari sanksi organisasi tetapi tidak ada pemecatan," ujar Tantowi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014).
Tantowi mengungkapkan, sesuai keputusan dalam rapat pleno pengurus harian DPP Partai Golkar, mereka yang tidak sejalan dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar harus siap menerima konsekuensinya.
Menurut dia, hasil Rapimnas Partai Golkar memberi mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menentukan arah koalisi. Aburizal pun memilih berkoalisi dengan poros Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Bagi pengurus DPP harus meninggalkan jabatan struktural, jika anggota DPR harus meninggalkan jabatan dari fraksi dalam hal ini pimpinan komisi dan alat kelengkapan lain. Bukan semata dukung Jokowi -JK tetapi kalau tidak satu blok dengn partai akan ada sanksi," tuturnya.
"Itu adalah bagian dari sanksi organisasi tetapi tidak ada pemecatan," ujar Tantowi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2014).
Tantowi mengungkapkan, sesuai keputusan dalam rapat pleno pengurus harian DPP Partai Golkar, mereka yang tidak sejalan dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar harus siap menerima konsekuensinya.
Menurut dia, hasil Rapimnas Partai Golkar memberi mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menentukan arah koalisi. Aburizal pun memilih berkoalisi dengan poros Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
"Bagi pengurus DPP harus meninggalkan jabatan struktural, jika anggota DPR harus meninggalkan jabatan dari fraksi dalam hal ini pimpinan komisi dan alat kelengkapan lain. Bukan semata dukung Jokowi -JK tetapi kalau tidak satu blok dengn partai akan ada sanksi," tuturnya.
(dam)
