Isu Pelanggaran HAM Sudah Tidak Laku Dijual

JAKARTA - Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selalu dialamatkan kepada calon presiden (Capres) Prabowo Subianto dinilai sudah tidak menjual lagi jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, saat ini mantan Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) tersebut sudah resmi terdaftar sebagai capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya secara konstitusional, Prabowo telah memenuhi syarat menjadi capres.

"Itu sudah klasik. Secara hukum katanya juga tidak terbukti, terus mau apa lagi," kata Siti saat diskusi Polemik Sindo, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2014).

Perempuan yang akrab disapa Wiwik ini menilai, saat ini lebih elegan jika publik memerbincangkan soal visi-misi yang diusung kedua capres tersebut, ketimbang membahas isu lama yang terus didaur ulang.

"Pertanyaan saya, apakah ketika yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Cawapres 2009, juga dipersoalkan," ujarnya.

Hal itu pun diamini Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Menurutnya, saat itu justru Prabowo bertindak ksatria dengan mengambil alih tanggung jawab atas kesalahan operasi yang dilakukan oleh anak buahnya di lapangan.

Menurut dia, berbeda dengan sikap Joko Widodo (Jokowi) yang menolak disalahkan atas rendahnya suara PDIP dalam pemilu legislatif (pileg) lalu.

"Saat ditunjuk sebagai capres kan beliau diharapkan mampu mendongkrak suara partai hingga 27-30 persen. Ketika tak mencapai target malah menimpakan tanggung jawab itu pada caleg-caleg (calon legislatif) PDIP," pungkasnya.