PB HMI Kecam Dugaan Praktik Korupsi SDA
Sabtu, 24 Mei 2014 - 12:42 WIB
PB HMI Kecam Dugaan Praktik Korupsi SDA
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengecam keras dugaan praktik korupsi yang dilakukan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) terkait perkara dana haji.
"Karena hal ini sangat merugikan umat Islam (khususnya) serta negara pada umumnya. Mendukung KPK untuk segera menyelesaikan kasus korupsi haji secara tuntas. Guna penegakan hukum," ujar Ketua Komisi Bidang Politik PB HMI Arfianto Purbolaksono dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (24/5/2014).
Atas persoalan ini, dirinya meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala negara untuk segera mencopot SDA sebagai Menag.
Tak hanya itu, dia juga menuntut kepada Kementerian Agama untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan ibadah haji dan program lainnya yang berkaitan dengan umat beragama di Indonesia.
"(Juga) Meminta agar kasus SDA tidak terjebak sebagai komoditas politik menjelang pilpres. Karena akan merugikan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya," tegasnya.
Sekadar informasi, SDA ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan dan penggunaan dana haji lebih dari Rp1 triliun di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2012-2013.
SDA disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
"Karena hal ini sangat merugikan umat Islam (khususnya) serta negara pada umumnya. Mendukung KPK untuk segera menyelesaikan kasus korupsi haji secara tuntas. Guna penegakan hukum," ujar Ketua Komisi Bidang Politik PB HMI Arfianto Purbolaksono dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (24/5/2014).
Atas persoalan ini, dirinya meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala negara untuk segera mencopot SDA sebagai Menag.
Tak hanya itu, dia juga menuntut kepada Kementerian Agama untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan ibadah haji dan program lainnya yang berkaitan dengan umat beragama di Indonesia.
"(Juga) Meminta agar kasus SDA tidak terjebak sebagai komoditas politik menjelang pilpres. Karena akan merugikan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya," tegasnya.
Sekadar informasi, SDA ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan dan penggunaan dana haji lebih dari Rp1 triliun di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2012-2013.
SDA disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
(kri)
