Kubu Jokowi Anggap Kasus Bus Transjakarta Black Campaign
Kamis, 22 Mei 2014 - 17:39 WIB
Kubu Jokowi Anggap Kasus Bus Transjakarta Black Campaign
A
A
A
JAKARTA - Pemecatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono oleh Gubernur DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta oleh Joko Widodo merupakan bukti kalau duet Jokowi - Ahok ingin pemerintahannya bersih. Sayangnya, upaya ini dipelintir dengan menyeret-nyeret nama Jokowi.
"Pemecatan itu adalah merupakan bukti penerapan asas good governance di Pemda DKI Jakarta untuk merespons dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bus Trans Jakarta," kata Tim Kuasa Hukum Jokowi, Alexander Lay, di Jakarta, Kamis (22/5).
Atas hal itu juga, Alexander menyatakan pihaknya berharap semua pihak tidak memelintir kasus dugaan korupsi itu dan proses hukumnya demi melaksanakan kampanye hitam (black campaign) dengan memfitnah Jokowi, keluarga, maupun kerabatnya.
Dia mengakui pihaknya sudah melakukan inventarisasi usaha kampanye hitam tersebut demi mendiskreditkan Jokowi dan keluarga.
Apalagi, hal itu dilakukan berdekatan dengan agenda pilpres yang tinggal beberapa bulan, dimana Jokowi menjadi calon presiden.
"Kami menghimbau semua pihak agar agenda penting lima tahunan ketatanegaraan Indonesia dalam memilih presiden dan wakilnya tak dinodai operasi hitam yang menghalalkan segala cara," tandasnya.
Dia juga menekankan bahwa Jokowi sebagai gubernur pasti mengetahui adanya proses pengadaan itu karena menggunakan dana APBD DKI Jakarta 2013. Namun, sebagai gubernur, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam teknis pengadaan bus itu.
"Sehingga tuduhan bahwa Jokowi terlibat dugaan mark up harga bus sama sekali tak berdasar," tegasnya.
"Pemecatan itu adalah merupakan bukti penerapan asas good governance di Pemda DKI Jakarta untuk merespons dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bus Trans Jakarta," kata Tim Kuasa Hukum Jokowi, Alexander Lay, di Jakarta, Kamis (22/5).
Atas hal itu juga, Alexander menyatakan pihaknya berharap semua pihak tidak memelintir kasus dugaan korupsi itu dan proses hukumnya demi melaksanakan kampanye hitam (black campaign) dengan memfitnah Jokowi, keluarga, maupun kerabatnya.
Dia mengakui pihaknya sudah melakukan inventarisasi usaha kampanye hitam tersebut demi mendiskreditkan Jokowi dan keluarga.
Apalagi, hal itu dilakukan berdekatan dengan agenda pilpres yang tinggal beberapa bulan, dimana Jokowi menjadi calon presiden.
"Kami menghimbau semua pihak agar agenda penting lima tahunan ketatanegaraan Indonesia dalam memilih presiden dan wakilnya tak dinodai operasi hitam yang menghalalkan segala cara," tandasnya.
Dia juga menekankan bahwa Jokowi sebagai gubernur pasti mengetahui adanya proses pengadaan itu karena menggunakan dana APBD DKI Jakarta 2013. Namun, sebagai gubernur, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam teknis pengadaan bus itu.
"Sehingga tuduhan bahwa Jokowi terlibat dugaan mark up harga bus sama sekali tak berdasar," tegasnya.
(ysw)
