Presiden mendatang jangan tersandera kebijakan parpol
Jum'at, 09 Mei 2014 - 17:32 WIB
Presiden mendatang jangan tersandera kebijakan parpol
A
A
A
Sindonews.com - Penjajakan koalisi yang dilakukan partai politik (parpol) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, diharapkan mengedepankan semangat presidensialisme.
Hal tersebut dikatakan Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. Menurutnya, jika koalisi dibangun dengan semangat presidensialisme, maka program yang akan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih nanti, bisa berjalan efektif.
"Koalisi apa pun namanya, spirit presidensialisme harus muncul. Jangan seperti sekarang. Di mana presiden sering tersandera oleh kebijakan partai politik di parlemen," kata Karyono pada diskusi politik bertema Membangun Sistem Pengawasan Pemilu Untuk Menegakkan Presidensialisme, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (9/5/2014)
Menurut Karyono, pasangan presiden SBY-Boediono didukung 78 persen kekuatan parpol yang tergabung di Sekretariat Kabinet (Setkab) di parlemen saat ini, tapi kebijakannya tetap saja terganjal.
Pemerintah tidak pernah leluasa menjalankan kebijakannya karena sistem yang dianut masih quasi parlementer, yakni setengah parlementer, setengah presidensial.
"Jadi jenis kelaminnya tidak jelas. Presiden pun sering tersandera. Sekalipun programnya pro rakyat, tapi belum tentu mulus di DPR. Makanya ke depan harus ada komitmen kuat dari partai yang berkoalisi bahwa mereka harus memperkuat presidensial," ujarnya.
Hal tersebut dikatakan Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. Menurutnya, jika koalisi dibangun dengan semangat presidensialisme, maka program yang akan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih nanti, bisa berjalan efektif.
"Koalisi apa pun namanya, spirit presidensialisme harus muncul. Jangan seperti sekarang. Di mana presiden sering tersandera oleh kebijakan partai politik di parlemen," kata Karyono pada diskusi politik bertema Membangun Sistem Pengawasan Pemilu Untuk Menegakkan Presidensialisme, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (9/5/2014)
Menurut Karyono, pasangan presiden SBY-Boediono didukung 78 persen kekuatan parpol yang tergabung di Sekretariat Kabinet (Setkab) di parlemen saat ini, tapi kebijakannya tetap saja terganjal.
Pemerintah tidak pernah leluasa menjalankan kebijakannya karena sistem yang dianut masih quasi parlementer, yakni setengah parlementer, setengah presidensial.
"Jadi jenis kelaminnya tidak jelas. Presiden pun sering tersandera. Sekalipun programnya pro rakyat, tapi belum tentu mulus di DPR. Makanya ke depan harus ada komitmen kuat dari partai yang berkoalisi bahwa mereka harus memperkuat presidensial," ujarnya.
(maf)
