Pemerintah diminta waspada MERS dan imbau travel warning
Jum'at, 09 Mei 2014 - 15:30 WIB
Pemerintah diminta waspada MERS dan imbau travel warning
A
A
A
Sindonews.com - DPR mendesak agar pemerintah, segera menaikan status kewaspadaan menjadi peringatan perjalanan (travel warning) terhadap mewabahnya middle east respiratory syndrome-corona virus (MERS-CoV).
Sampai saat ini masih ditetapkan status kewaspadaan (travel alert) dan saran (travel advince) dirasa cakup dalam melindungi masyarakat Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mengatakan, travel warning memang harus diterapkan. Tetap secara resmi dan formal pemerintah harus menghidukan travel warning sebagai tanggung jawab tegas terhadap perlindungan rakyat Indonesia.
Menurut dia, seharusnya pemerintah dapat membuat kesigapan sendiri sebelum benarnya ada virus MERS-CoV yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, seyogyanya pemerintah tidak harus menunggu World Health Organization (WHO) dalam meningkatkan kewaspadaan di dunia.
"Masa harus konsultasi dengan WHO. Kita kan negara yang berdaulat, seharusnya kita mampubmindungi bangsa kita sendiri," kata Poempida saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat (9/5/2014).
Namun, kebijakan hanya dapat diputuskan oleh pemerintah. Maka itu semua tergantung pada pemerintah dalam upaya perlindungan untuk rakyatnya. Menurutnya, status kewaspadaan dan saran saat ini harus tersosialisasikan dengan baik.
Karena pada intinya telah terjadi potensi wabah MERS-CoV yang telah mewabah dan harus ada tindakan pencegahan yang kongkret agar tidak tetular. Terkait jemaah umrah, Poempida berpendapat, untuk mengantisipasi dan mengecilkan risiko sosialisasi penggunaan vaksin influenza dapat dilakukan.
Maka selanjutnya, pemerintah dapat mensosialisasikan dan mengimbau agar jemaah umrah yang ingin pergi harus divaksinkan terlebih dahulu. "Jenis vaksinnya hampir mirip dengan pencegahan influenza. Jadi vaksin influenza dapat digunakan untuk pendekatan pree cauntion," ucapnya.
Memang, lanjut dia, harganya cukup mahal mencapai Rp200 ribu, tetapi itu dapat dilakukan calon jemaah untuk menekan risiko yang akan tejadi. Selain melakukan kewaspadaan dengan menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker.
Sampai saat ini masih ditetapkan status kewaspadaan (travel alert) dan saran (travel advince) dirasa cakup dalam melindungi masyarakat Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mengatakan, travel warning memang harus diterapkan. Tetap secara resmi dan formal pemerintah harus menghidukan travel warning sebagai tanggung jawab tegas terhadap perlindungan rakyat Indonesia.
Menurut dia, seharusnya pemerintah dapat membuat kesigapan sendiri sebelum benarnya ada virus MERS-CoV yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, seyogyanya pemerintah tidak harus menunggu World Health Organization (WHO) dalam meningkatkan kewaspadaan di dunia.
"Masa harus konsultasi dengan WHO. Kita kan negara yang berdaulat, seharusnya kita mampubmindungi bangsa kita sendiri," kata Poempida saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat (9/5/2014).
Namun, kebijakan hanya dapat diputuskan oleh pemerintah. Maka itu semua tergantung pada pemerintah dalam upaya perlindungan untuk rakyatnya. Menurutnya, status kewaspadaan dan saran saat ini harus tersosialisasikan dengan baik.
Karena pada intinya telah terjadi potensi wabah MERS-CoV yang telah mewabah dan harus ada tindakan pencegahan yang kongkret agar tidak tetular. Terkait jemaah umrah, Poempida berpendapat, untuk mengantisipasi dan mengecilkan risiko sosialisasi penggunaan vaksin influenza dapat dilakukan.
Maka selanjutnya, pemerintah dapat mensosialisasikan dan mengimbau agar jemaah umrah yang ingin pergi harus divaksinkan terlebih dahulu. "Jenis vaksinnya hampir mirip dengan pencegahan influenza. Jadi vaksin influenza dapat digunakan untuk pendekatan pree cauntion," ucapnya.
Memang, lanjut dia, harganya cukup mahal mencapai Rp200 ribu, tetapi itu dapat dilakukan calon jemaah untuk menekan risiko yang akan tejadi. Selain melakukan kewaspadaan dengan menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker.
(maf)
