Hingga kini dukungan PPP masih terpecah
Senin, 05 Mei 2014 - 18:10 WIB
Hingga kini dukungan PPP masih terpecah
A
A
A
Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini belum menentukan sikap terkait dukungannya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang. Dukungan PPP pun masih terpecah mulai ke Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), hingga Aburizal Bakrie (Ical).
"Dukungan masih terbagi, yang menghendaki Prabowo banyak, Jokowi juga tidak sedikit, Pak Ical juga ada. Kemudian, ada juga yang mau figur-figur di luar itu. Masing-masih pihak mempengaruhi yang lain dengan cara berbeda," ungkap Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin di Gedung MPR, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Lukman pun menyinggung soal upaya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mengumpulkan para DPW PPP di Hotel Luwansa, Jakarta, untuk menanda tangani dukungan ke Prabowo sebagai capres.
"Itu berpulang ke wilayah-wilayah, mau enggak membubuhkan tanda tangan. Hal itu enggak diatur dalam AD/ART. Yang diatur itu Rapimnas, selama belum ada Rapimnas, semuanya punya kesempatan sama," tegasnya.
Wakil Ketua MPR ini mengaku, banyak pihak menanggapi manuver SDA yang mengumpulkan para DPW secara beragam. "Ada yang mengatakan ini menyalahi, offside, ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang terlanggar sebelum Rapimnas. Sementara cara untuk mempengaruhi dan ini sesuatu yang debatable," paparnya.
Dia menambahkan, Majelis Musyawarah PPP sudah melakukan komunikasi dengan semua kalangan. Nanti pada 6 Mei 2014 akan ada rapat dan 7 Mei 2014 akan ada laporan pengurus harian. "Barulah tanggal 10 Mei 2014 diadakan Rapimnas," pungkasnya.
"Dukungan masih terbagi, yang menghendaki Prabowo banyak, Jokowi juga tidak sedikit, Pak Ical juga ada. Kemudian, ada juga yang mau figur-figur di luar itu. Masing-masih pihak mempengaruhi yang lain dengan cara berbeda," ungkap Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin di Gedung MPR, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Lukman pun menyinggung soal upaya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mengumpulkan para DPW PPP di Hotel Luwansa, Jakarta, untuk menanda tangani dukungan ke Prabowo sebagai capres.
"Itu berpulang ke wilayah-wilayah, mau enggak membubuhkan tanda tangan. Hal itu enggak diatur dalam AD/ART. Yang diatur itu Rapimnas, selama belum ada Rapimnas, semuanya punya kesempatan sama," tegasnya.
Wakil Ketua MPR ini mengaku, banyak pihak menanggapi manuver SDA yang mengumpulkan para DPW secara beragam. "Ada yang mengatakan ini menyalahi, offside, ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang terlanggar sebelum Rapimnas. Sementara cara untuk mempengaruhi dan ini sesuatu yang debatable," paparnya.
Dia menambahkan, Majelis Musyawarah PPP sudah melakukan komunikasi dengan semua kalangan. Nanti pada 6 Mei 2014 akan ada rapat dan 7 Mei 2014 akan ada laporan pengurus harian. "Barulah tanggal 10 Mei 2014 diadakan Rapimnas," pungkasnya.
(kri)
