Aktivis HMI protes ke Bawaslu terkait kecurangan pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka menuntut kinerja Bawaslu yang dinggap asal-asalan.
Koordinator aksi, Muhammad Irzan menyatakan, Pemilu 2014 dianggap pemilu terburuk sejak 1955. Hal itu ditandai dengan banyaknya kecurangan serta lemahnya pengawasan Bawaslu.
"Kasus kecurangan di beberapa daerah merupakan pukulan telak terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan badan pengawas pemilu. Kini pemilu hanya menjadi slogan untuk membodohi publik," ucap Irzan dalam orasinya, di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Aksi unjuk rasa aktivis HMI itu dilakukan dengan mengambil setengah bahu jalan sekitar Jalan. MH Thamrin Jakarta Pusat. Meski berjalan damai, aksi itu cukup merepotkan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi.
Selain menuntut kinerja Bawaslu, para aktivis HMI itu juga menuntut Bawaslu untuk membongkar kebobrokan pemilu legislatif yang dilakukan penyelenggara dan peserta pemilu. Termasuk menolak segala intervensi asing.
Menurutnya, jika Bawaslu tidak memiliki keberanian untuk mengatasi persoalan tersebut, maka lembaga pengawas pemilu tersebut dianggap layak untuk dibubarkan. "Bawaslu harus berani," tegasnya.
Koordinator aksi, Muhammad Irzan menyatakan, Pemilu 2014 dianggap pemilu terburuk sejak 1955. Hal itu ditandai dengan banyaknya kecurangan serta lemahnya pengawasan Bawaslu.
"Kasus kecurangan di beberapa daerah merupakan pukulan telak terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan badan pengawas pemilu. Kini pemilu hanya menjadi slogan untuk membodohi publik," ucap Irzan dalam orasinya, di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Aksi unjuk rasa aktivis HMI itu dilakukan dengan mengambil setengah bahu jalan sekitar Jalan. MH Thamrin Jakarta Pusat. Meski berjalan damai, aksi itu cukup merepotkan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi.
Selain menuntut kinerja Bawaslu, para aktivis HMI itu juga menuntut Bawaslu untuk membongkar kebobrokan pemilu legislatif yang dilakukan penyelenggara dan peserta pemilu. Termasuk menolak segala intervensi asing.
Menurutnya, jika Bawaslu tidak memiliki keberanian untuk mengatasi persoalan tersebut, maka lembaga pengawas pemilu tersebut dianggap layak untuk dibubarkan. "Bawaslu harus berani," tegasnya.
(kur)