Migrant Care minta KPU evaluasi rencana Pilpres LN
Rabu, 30 April 2014 - 13:03 WIB
Migrant Care minta KPU evaluasi rencana Pilpres LN
A
A
A
Sindonews.com - Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran atau Migrant Care menilai pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) di luar negeri lalu gagal. Maka itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh jelang pemilu presiden (pilpres).
Hal ini untuk mengakomodasi para buruh migran Indonesia di luar negeri, agar partisipasi para buruh itu meningkat saat pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.
"Di pemilu Hongkong, Migrant Care masih menemukan berbagai masalah terkait persiapan pemilu, seperti masih banyak buruh migran yang belum terdaftar sebagai pemilih," kata Direktur Migrant Care Anis Hidayat dalam konferensi persnya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Untuk soal daftar pemilih tetap (DPT) misalnya, Anis mengaku banyak ditemukan ketidaksesuaian antara pemilih yang terdftar di DPT dengan fakta di lapangan. Hal itu ditambah dengan jumlah pemilih yang terdaftar ganda.
"Untuk Malaysia jauh dari harapan, padahal kawasan inilah DPT pemilih luar negeri terbesar di seluruh dunia. Sementara Singapura meningkat," ungkapnya.
KPU menyadari masalah pendataan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi kendala besar saat pileg dilakukan di sana. Di Malaysia dan Timur Tengah misalnya, pemilih yang 80 persen di antaranya pembantu rumah tangga, tak bisa mencoblos karena tidak mendapat izin majikannya, ditambah lemahnya pendataan sejak awal bagi mereka.
Hal ini untuk mengakomodasi para buruh migran Indonesia di luar negeri, agar partisipasi para buruh itu meningkat saat pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.
"Di pemilu Hongkong, Migrant Care masih menemukan berbagai masalah terkait persiapan pemilu, seperti masih banyak buruh migran yang belum terdaftar sebagai pemilih," kata Direktur Migrant Care Anis Hidayat dalam konferensi persnya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Untuk soal daftar pemilih tetap (DPT) misalnya, Anis mengaku banyak ditemukan ketidaksesuaian antara pemilih yang terdftar di DPT dengan fakta di lapangan. Hal itu ditambah dengan jumlah pemilih yang terdaftar ganda.
"Untuk Malaysia jauh dari harapan, padahal kawasan inilah DPT pemilih luar negeri terbesar di seluruh dunia. Sementara Singapura meningkat," ungkapnya.
KPU menyadari masalah pendataan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi kendala besar saat pileg dilakukan di sana. Di Malaysia dan Timur Tengah misalnya, pemilih yang 80 persen di antaranya pembantu rumah tangga, tak bisa mencoblos karena tidak mendapat izin majikannya, ditambah lemahnya pendataan sejak awal bagi mereka.
(kri)
