Peluang prabowo gandeng PPP tipis
Kamis, 24 April 2014 - 07:30 WIB
Peluang prabowo gandeng PPP tipis
A
A
A
Sindonews.com - Peluang Prabowo Subianto untuk benar-benar mendapatkan dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang dinilai tipis.
Meski telah meraih dukungan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Prabowo tampaknya sulit untuk mengandeng partai yang baru saja didera persoalan internal itu. Terlebih Ketua Majelis Suriah PPP Maimun Zubair telah mengeluarkan fatwa yang salah satunya membatalkan koalisi PPP dan Gerindra.
Menyikapi dinamika di tubuh PPP, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai sulit bagi Prabowo untuk meraih dukungan partai itu untuk pilpres mendatang. "Sepertinya peluangnya tipis," ujarnya kepada Sindonews, Rabu 23 April 2014 malam.
Qodari memperkirakan, PPP akan memegang hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) dalam menentukan calon presiden yang akan diusung. Dalam forum itu, PPP telah memasukan tujuh nama calon. Dari tujuh nama, tidak ada nama Prabowo.
Kendati begitu, dia tidak yakin Mukernas PPP III yang digelar pada Rabu 23 April hingga Kamis 24 April hari ini akan memutuskan satu nama capres yang akan diusung partai itu.
Penentuan capres akan ditentukan forum rapat pimpinan nasional partai tersebut. "Sepertinya mukernas itu hanya konsolidasi internal, tidak ada pengerucutan nama capres," ujarnya.
Sekadar mengingatkan, PPP belum lama ini dilanda prahara yang akhirnya membentuk dua kelompok pengurus. Konflik itu bermula dari ketidaksetujuan para pengurus PPP terhadap langkah Suryadharma yang hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Bung Karno 23 Maret lalu.
Sejumlah pimpinan partai dan 27 DPW PPP meminta Suryadharma menilai Suryadharma tidak sesuai dengan aturan partai. Mereka menilai belum ada keputusan partai tentang koalisi, termasuk menyatakan dukungan ke Prabowo.
Konflik pun berlanjut. DPP PPP merespons protes itu dengan memecat Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan tiga ketua DPW. Konflik semakin meruncing. DPP PPP kemudian mencopot M Romahurmuziy dari jabatan sekretaris jenderal (sekjen) pada 18 April 2014.
Pada hari yang sama, Suryadharma menerima kunjungan Prabowo di Kantor DPP PPP
di Menteng, Jakarta. Pada pertemuan itu, Suryadharma memberikan sinyal kuat PPP berkoalisi dengan Gerindra.
Tidak tinggal diam, Romahurmuziy bersama jajaran pengurus PPP lainnya melakukan perlawanan dengan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) secara mendadak pada 19 April 2014 yang salah satu isinya menonaktifkan Suryadharma dari jabatan ketua umum dan merekomendasikan menggelar Mukernas III.
Untuk meredakan konflik, PPP kubu Suryadharma menggelar rapat pleno islah pada Selasa 22 April lalu yang bertujuan untuk meredam konflik di internal partai. Hadir dalam rapat itu Ketua Majelis Suriah PPP Maimun Zubair memberikan fatwa agar DPP PPP kembali kepada hasil Mukernas II di Bandung, Februari lalu.
Dengan fatwa itu, Suryadharma tetap menjabat Ketua Umum PPP dan Romahurmuziy tetap sebagai Sekjen. Fatwa Maimun mengatakan, PPP belum berkoalisi. Dengan fakta tersebut, PPP hingga kini belum melakukan koalisi dengan Gerindra.
Meski telah meraih dukungan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Prabowo tampaknya sulit untuk mengandeng partai yang baru saja didera persoalan internal itu. Terlebih Ketua Majelis Suriah PPP Maimun Zubair telah mengeluarkan fatwa yang salah satunya membatalkan koalisi PPP dan Gerindra.
Menyikapi dinamika di tubuh PPP, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai sulit bagi Prabowo untuk meraih dukungan partai itu untuk pilpres mendatang. "Sepertinya peluangnya tipis," ujarnya kepada Sindonews, Rabu 23 April 2014 malam.
Qodari memperkirakan, PPP akan memegang hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) dalam menentukan calon presiden yang akan diusung. Dalam forum itu, PPP telah memasukan tujuh nama calon. Dari tujuh nama, tidak ada nama Prabowo.
Kendati begitu, dia tidak yakin Mukernas PPP III yang digelar pada Rabu 23 April hingga Kamis 24 April hari ini akan memutuskan satu nama capres yang akan diusung partai itu.
Penentuan capres akan ditentukan forum rapat pimpinan nasional partai tersebut. "Sepertinya mukernas itu hanya konsolidasi internal, tidak ada pengerucutan nama capres," ujarnya.
Sekadar mengingatkan, PPP belum lama ini dilanda prahara yang akhirnya membentuk dua kelompok pengurus. Konflik itu bermula dari ketidaksetujuan para pengurus PPP terhadap langkah Suryadharma yang hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Bung Karno 23 Maret lalu.
Sejumlah pimpinan partai dan 27 DPW PPP meminta Suryadharma menilai Suryadharma tidak sesuai dengan aturan partai. Mereka menilai belum ada keputusan partai tentang koalisi, termasuk menyatakan dukungan ke Prabowo.
Konflik pun berlanjut. DPP PPP merespons protes itu dengan memecat Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan tiga ketua DPW. Konflik semakin meruncing. DPP PPP kemudian mencopot M Romahurmuziy dari jabatan sekretaris jenderal (sekjen) pada 18 April 2014.
Pada hari yang sama, Suryadharma menerima kunjungan Prabowo di Kantor DPP PPP
di Menteng, Jakarta. Pada pertemuan itu, Suryadharma memberikan sinyal kuat PPP berkoalisi dengan Gerindra.
Tidak tinggal diam, Romahurmuziy bersama jajaran pengurus PPP lainnya melakukan perlawanan dengan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) secara mendadak pada 19 April 2014 yang salah satu isinya menonaktifkan Suryadharma dari jabatan ketua umum dan merekomendasikan menggelar Mukernas III.
Untuk meredakan konflik, PPP kubu Suryadharma menggelar rapat pleno islah pada Selasa 22 April lalu yang bertujuan untuk meredam konflik di internal partai. Hadir dalam rapat itu Ketua Majelis Suriah PPP Maimun Zubair memberikan fatwa agar DPP PPP kembali kepada hasil Mukernas II di Bandung, Februari lalu.
Dengan fatwa itu, Suryadharma tetap menjabat Ketua Umum PPP dan Romahurmuziy tetap sebagai Sekjen. Fatwa Maimun mengatakan, PPP belum berkoalisi. Dengan fakta tersebut, PPP hingga kini belum melakukan koalisi dengan Gerindra.
(dam)
