Isu anti diskriminasi cuma jadi isu pinggiran capres
A
A
A
Sindonews.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sofa menilai, program calon presiden (capres) yang ditawarkan ke masyarakat, seringkali menyampingkan isu mengenai diskrimisi atau keberagaman.
Padahal, lanjut Ardian, isu keberagaman atau diskriminasi menjadi isu program yang paling ditunggu masyarakat.
"Survei LSI menunjukkan mayoritas publik yaitu sebesar 87,6 persen masyarakat menginginkan capres 2014 nantinya mampu memelihara keberagaman Indonesia karena kekhawatiran publik terhadap keberagaman Indonesia semakin tinggi," kata Ardian dalam paparan hasil survei LSI 'Mayoritas Ingin Tahu Program Capres 2014' di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Ardian memaparkan isu atau program yang seringkali ditawarkan oleh para capres biasanya selalu berputar dalam isu politik dan isu ekonomi.
"Sedangkan program para capres untuk menjaga keberagaman dan anti diskriminasi biasanya hanya jadi isu pinggiran capres," terangnya.
Ardian juga mengungkapkan, sebesar 65,7 persen publik menyatakan, lima tahun terakhir penerapan kebijakan anti diskriminasi lebih buruk dari sebelumnya dan hanya 21,7 persen yang menyatakan penerapan anti diskriminasi lebih baik.
"Para capres tak berani berbicara lantang tentang isu-isu anti diskriminasi. Padahal isu anti diskriminasi adalah isu yang dinilai publik sama pentingnya dengan isu ekonomi dan politik," tukasnya.
Survei ini dilakukan pada tanggal 15-18 April 2014 dengan metode multistage random sampling terhadap 1200 responden di 33 provinsi Indonesia dan margin of error sebesar 2,9 persen.
Padahal, lanjut Ardian, isu keberagaman atau diskriminasi menjadi isu program yang paling ditunggu masyarakat.
"Survei LSI menunjukkan mayoritas publik yaitu sebesar 87,6 persen masyarakat menginginkan capres 2014 nantinya mampu memelihara keberagaman Indonesia karena kekhawatiran publik terhadap keberagaman Indonesia semakin tinggi," kata Ardian dalam paparan hasil survei LSI 'Mayoritas Ingin Tahu Program Capres 2014' di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Ardian memaparkan isu atau program yang seringkali ditawarkan oleh para capres biasanya selalu berputar dalam isu politik dan isu ekonomi.
"Sedangkan program para capres untuk menjaga keberagaman dan anti diskriminasi biasanya hanya jadi isu pinggiran capres," terangnya.
Ardian juga mengungkapkan, sebesar 65,7 persen publik menyatakan, lima tahun terakhir penerapan kebijakan anti diskriminasi lebih buruk dari sebelumnya dan hanya 21,7 persen yang menyatakan penerapan anti diskriminasi lebih baik.
"Para capres tak berani berbicara lantang tentang isu-isu anti diskriminasi. Padahal isu anti diskriminasi adalah isu yang dinilai publik sama pentingnya dengan isu ekonomi dan politik," tukasnya.
Survei ini dilakukan pada tanggal 15-18 April 2014 dengan metode multistage random sampling terhadap 1200 responden di 33 provinsi Indonesia dan margin of error sebesar 2,9 persen.
(maf)